JAYAPURA – Papua memiliki panjang garis pantai lebih kurang 1.170 mil. Selain memiliki potensi kekayaan ikan melimpah, wilayah pantai juga memiliki ekosistem hutan mangrove yang subur dengan gugusan terumbu karang serta aneka ragam biotik akuatik di dalamnya.
Belum lagi potensi kelautan lainnya yang terkandung di dalamnya. Karena itu, Dinas Kelautan dan Perikanan perlu ditata lebih baik. Selain itu, harus mampu merumuskan langkah-langkah yang tepat dan strategis, dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.
Ini untuk meningkatkan produksi bagi nelayan dan pembudidaya ikan di Papua, seiring visi misi Gubernur Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera maka Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua menargetkan lima sukses di bidang perikanan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Papua, Drs. FX Mote, M.Si mengatakan sukses pertama itu adalah sukses makan ikan yang berarti bagaimana pun caranya membuat masyarakat harus makan ikan karena ikan itu proteinnya tinggi, mampu mencerdaskan anak untuk masa depan bangsa dan negara.
Sukses kedua dan ketiga saling terkait yaitu budidaya dan tangkap ikan. Dua hal tersebut menjadi hal yang penting agar peningkatan konsumsi ikan bisa diwujudkan. Kemudian sukses berikutnya adalah bisnis dimana ditargetkan Papua yang memiliki kekayaan alam yang sangat luas dapat menjadi daerah pengekspor ikan.
Kemudian ia mengungkapkan sukses terakhir terkait dengan perhelatan PON XX 2020 dimana Papua akan menjadi tuan rumah.
“Jadi semua kalau budidaya dan tangkapnya bisa ditingkatkan maka kita bisa memberi makan bagi seluruh atlet dan oficial serta tamu-tamu yang datang ke Papua,”ujarnya.
Dalam rangka mewujudkan pengelolaan wilayah laut Papua FX Mote memaparkan bahwa DKP terus melakukan berbagai upaya membangun sektor kelautan dan Perikanan, dengan melakukan penyebaran komoditas unggulan di 5 (lima) wilayah adat.
Wilayah adat Saireri meliputi Kabupaten Biak, Supiori, Yapen dan Waropen dengan komoditas unggulan rumput laut, kepiting, udang, lobster, ikan demerlsar dan ikan pelapis. Untuk Kabupaten Biak Numfor, menjadikan kawasan kepulauan Distrik Padaido sebagai pusat pembudidayaan rumput laut.
Program pembudiyaan rumput laut di kepulauan Distrik Padaido telah memperlihatkan hasilnya yang sudah dapat langsung dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan pembibitan petani di Kabupaten Supiori dan Yapen Waropen.
Melalui program pembudidayaan rumput laut yang sedang berjalan saat ini diharapkan mampu mengangkat taraf hidup masyarakat di beberapa kampung wilayah Saireri. Wilayah adat Mamta meliputi Kabupaten/Kota Jayapura, Keerom, Sarmi dan Mamberamo Raya, dengan komoditas unggulan, udang, lobster, teripang, ikan demersal, ikan pelangis, ikan mas, ikan nila dan ikan bandeng.
Wilayah adat Meepago meliputi Kabupaten Nabire, Dogiyai, Paniai, Intan Jaya dan Mimika dengan komoditas unggulan ikan mas dan nila. Wilayah adat Lapago meliputi Kabupaten Jayawijaya, Lany Jaya, Tolikara, Paniai, Mamberamo Tengah, Puncak Jaya, Puncak, Pegunungan Bintang dan Yalimo dengan komoditas unggulan udang dan ikan nila.
Wilayah adat Haanim meliputi kabupaten Merauke, Asmat, Boven Digoel dan Mappi, dengan komoditas unggulan udang, kepiting, ikan demersal dan ikan pelapis kecil.
Selain itu, Pemerintah saat ini sedang dalam proses pembangunan Pelabuhan Perikanan Samudera di KPE Saireri dan Anim Ha dengan luas lahan industri disiapkan 60 Ha serta di Kabupaten Biak Masterplant dan pembebasan Lahan.
Pangkalan Pendaratan Ikan di Jayapura, Waropen, Biak, Nabire, Asmat, Mappi dan Mimika, serta laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan di Biak, Jayapura & Merauke.
FX Mote menambahkan, Dinas Keluatan dan Perikanan juga telah memberikan paket pengolahan dan penangkapan ikan ke masyarakat nelayan di beberapa kabupaten.
Mantan Karo Humas Papua ini kembali menambahkan, Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Perikanan dan Kelautan setempat mengajukan 10.000 nelayan lebih yang berada di wilayah pesisir untuk masuk dalam database penerima program asuransi kepada Kementerian Kalautan dan Perikanan RI.
“’Untuk 2017, kita data nelayan mencapai sekitar sepuluh ribu lebih orang, kita ajukan sebanyak yang kita data untuk menerima program asuransi nelayan kepada KKP,”ujarnya.
Namun, yang terealisasi tahun ini baru 969 nelayan yang akan menerima asuransi. Lanjutnya, kehadiran program asuransi nelayan merupakan bukti kehadiran negara sesuai komitmen pemerintah pada Undang-Undang Perikanan untuk melindungi para nelayan di dalam negeri.
Jadi, syarat untuk menerima asuransi nelayan harus masuk pendataan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten/Kota, kedua melampirkan surat keterangan dari kelurahan, dan syarat terpenting harus memiliki kartu nelayan.
Kemudian, kata dia, asuransi bagi para nelayan akan diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Papua, pada apel gabungan di Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Senin (10/4).
Dengan adanya program kartu nelayan dan asuransi nelayan, lanjut dia, jumlah warga yang berprofesi sebagai nelayan terus meningkat, terdata pada ini mencapai 40 ribu nelayan di 12 Kabupaten/Kota pesisir Papua.
Sedangkan, nelayan yang sudah memegang kartu nelayan sebanyak 10.225 orang. Ia mengakui dari jumlah tersebut masih banyak nelayan yang belum memiliki kartu nelayan dan hal tersebut lebih dikarenakan masalah infrastruktur di daerah yang masih banyak belum memiliki akses jaringan telekomunikasi yang baik.
“Pendaftaran pembuatan kartu nelayan harus secara online,”sambung Mote.
Namun dengan proses percepatan pembangunan yang digalakkan pemerintah pusat untuk Papua, ia meyakini dalam beberapa tahun ke depan seluruh nelayan Papua sudah memiliki kartu tersebut.
Dia menjelaskan di kabupaten/kota sudah banyak nelayan yang menyadari manfaat kartu nelayan. Seperti untuk mengakses BBM di SPBN, lalu biaya pendidikan bagi anaknya, kemudian mereka mendapat asuransi.
“Pemberian bantuan juga hanya diberikan kepada pemegang kartu nelayan dan
pemegang kartu nelayan bisa membuat sertifikat tanah secara gratis,”pungkasnya. (lam/rm)
