JAYAPURA (PT) – Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan sebuah kebutuhan masyarakat luas untuk menunjang transportasi baik darat, udara dan laut, termasuk di Papua.
Namun, menurut Anggota Komisi II DPR Papua, John NR Gobai dengan kondisi tanah Papua yang luasnya tiga kali Pulau Jawa, perlu penanganan yang khusus, karena daerahnya terdiri dari pegunungan dengan tantangan perkampungannya hingga ke lembah yang kecil, rawa dan pesisir pantai.
Menurutnya, kondisi itu tentu memiliki masalah tersendiri dalam kebutuhan BBM, sehingga perlu adanya penanganan secara serius.
“Jadi masalah BBM di Papua itu, bukan hanya persoalan harga, tetapi karena ketersediaan BBM di daerah pesisir jauh begitu juga di daerah Pegunungan,” kata John Gobai kepada wartawan Minggu (3/2).
Dikatakan, meskipun masalah BBM di Papua bukan sekedar satu harga, tetapi ini juga soal pemerataan ketersediaan BBM, seperti dialami Kabupaten Asmat, Kabupaten Mimika, Waropen Intan Jaya dan kabupaten lain terutama di Pegunungan Papua.
“Presiden Joko Widodo telah menetapkan dan melakukan kebijakan penetapan BBM Satu Harga, agar BBM dapat dibeli dengan harga yang sama di Jawa, artinya harga di Jawa dengan harga di Pegunungan Papua sama,” ujarnya.
Namun dalam pengamatannya, lanjut John Gobai, harga BBM masih tetap berfluktuasi dan masyarakat di Papua masih terlilit oleh keadaan itu, meski masyarakat belum mengeluh terlalu kuat dengan keadaan itu.
“Masyarakat di daerah ini mengeluh karena ketersediaan BBM, karena untuk kebutuhan pembangunan dan pelayananan pemerintahan di daerah- daerah ini sangat tergantung dengan BBM,” tekannya.
Untuk solusinya, kata Gobai, pihaknya mengusulkan perlu penambahan jumlah depot dan dibuat Depot Pertamina, perlu adanya pelabuhan untuk memungkinkan kapal Tanker untuk mengangkut minyak di Kabupaten Asmat dan Kabupaten Waropen serta Kabupaten Mimika.
“Selain itu, perlu adanya subsidi bagi pesawat pengangkut BBM untuk daerah daerah pegunungan,” pungkas Gobai. (ara/rm)
