JAYAPURA (PT) – Pemerintah Provinsi Papua telah mengirim surat kepada Kementerian Dalam Negeri agar penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diselenggarakan pada bulan Maret 2019.
Asisten III Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Auri mengaku, surat itu ditandatangani oleh Gubernur Papua.
“Kami menunggu balasan dari Kemendagri,” katanya kepada wartawan di Jayapura, Rabu (13/2).
Dikatakan, dalam isi surat itu, Pemprov Papua meminta agar pelaksanan CPNS itu, dilakukan pada Maret 2019, akan tetapi jika Kementrian mengundurkan penerimaan, bisa jadi dilakukan pada usai Pilpres dan Pileg.
“Untuk membuka penerimaan CPNS, kami meminta dilakukan bulan Maret, tapi semua tergantung dari Kemendagri kembali, sedangkan untuk koutanya kami belum tahu, karena koutanya nanti pusat yang tentukan,” jelasnya.
Diungkapkan, jumlah pegawai yang ada di lingkungan Provinsi Papua sekitar 7.000 lebih, sehingga kepala BKN menyampaikan agar tidak menerima lagi pegawai honorer tahun ini dan tetap berjalan dengan formasi yang ada.
“Kemarin kami bertemu dengan kepala BKN dan kami meminta agar pemerintah Papua tidak menerima lagi pegawai honorer,” ungkapnya.
Ia juga akan mengecek kembali pegawai yang akan diterima ini nantinya di tempatkan di bidang apa, sehingga masih menunggu balasan Kemendagri.
“Untuk bidang yang dibutuhkan saat ini akan kami cek kembali, kira–kira Papua membutuhkan berapa pegawai dan di bidang apa saja, setelah mendapat kepastian dari Kemendagri,” tambahnya. (ing/rm)
