JAYAPURA (PT) – Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal mengakui jika bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Provinsi Papua saat ini masih sangat minim.
“Perhatian pemerintah pusat terhadap Perguruan Tinggi Negeri saat ini masih minim, masih kurang adil dalam pengembangan pendidikan di Tanah Air,” ujar Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal kepada pers, usai bertemu dengan Komisi X DPR RI, di Jayapura, akhir pekan kemarin.
Menurut Wagub, Perguruan Tinggi Negeri di Papua hanya tiga, yakni Universitas Cenderawasih, Universitas Musamus Merauke dan Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) di Tanah Papua.
Oleh karena itu, Wagub Klemen Tinal meminta Komisi X DPR RI bisa menyampaikan kepada Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi, agar PTN di Papua diperhatikan.
Dikatakan, Provinsi Papua adalah daerah Otonomi Khusus (Otsus) dan PTN berdiri di atas tanah Papua, maka kekhususan juga harus diberikan kepada pemerintah Provinsi Papua untuk mengatur PTN ini.
“Kami selama ini tidak berdaya dan tak bisa intervensi PTN di Papua, padahal kami ini daerah otonomi khusus, sebenarnya tinggal kasih kami kebijakan kita atur sendiri, sehingga anak-anak Papua bisa kuliah dengan baik,” ujarnya.
Wagub Klemen Tinal mengaku, orang asli Papua yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi tidak banyak, bahkan ada mahasiswa dari keluarga yang tidak mampu, tetapi dari pemerintah tidak bisa melakukan intervensi bila terjadi masalah.
“Kami tidak bisa intervensi perguruan tinggi, sehingga banyak hal-hal tidak bisa dikoordinasi, baik secara institusi maupun kemahasiswaan dalam proses belajar, padahal kami punya tanggungjawab untuk itu, tetapi undang-undang membatasi kami,” ujarnya lagi.
Wagub mengimbau kepada pimpinan PTN di Papua untuk selalu berkoodinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua, agar hal-hal yang terkait dengan kebutuhan PTN bisa diperjuangkan bersama-sama ke Pemerintah Pusat.
Ditambahkan, selain pembangunan infrastruktur, pemerintah Papua sangat konsen terhadap pembangunan sumber daya manusia.
“Pembangunan sumber daya manusia di Papua menjadi perhatian, meski kita minoritas, tapi kita harus berkualitas. Artinya, secara jumlah kita sedikit, tetapi kita harus yang berkualitas dan itu hanya lewat pendidikan dari SD hingga perguruan tinggi,” pungkasnya.(lam/rm)