JAYAPURA (PT) – Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) pusat memberikan kuota 80 persen bagi Orang Asli Papua (OAP) dan 20 persen bagi non Papua pada seleksi penerimaan praja IPDN formasi 2019.
Hal ini diungkapkan Rektor IPDN Pusat Prof. Dr Murtir Jeddawi, SH, S.Sos, M.Si saat melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Papua untuk memberikan sosialisasi yang diterima oleh Asisten III Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Auri didampingi Kepala BKD Papua, Nicolaus Wenda yang dihadiri bupati, sekda dan kepala BKD se Papua, di Sasana Karya, Kantor Gubernur Papua, Dok II Jayapura, Senin (11/3).
Usai pertemuan, Rektor IPDN Murtir Jeddawi mengakui, jika animo anak-anak Papua dan Papua Barat untuk masuk dalam IPDN sangat tinggi sekali.
“Untuk itu, kami turun ke Papua untuk memberikan penjelasan kepada anak-anak Papua agar yang punya keinginan menjadi praja IPDN memahami betul apa yang perlu dipersiapkan sehingga mereka bisa berkompetisi dan dapat lulus sebanyak-banyaknya,” katanya.
Disinggung mengenai kuota untuk Papua tahun 2019, Murtir Jeddawi mengaku, kuota untuk Papua sementara diusulkan ke Menpan RB.
Namun, sesuai usulan Gubernur Papua bahwa kuota yang nantinya akan ditetapkan Menpan RB yakni 80 persen untuk OAP dan 20 persen non OAP.
“Setiap tahun, kuota untuk Papua mengalami peningkatan. Tahun lalu yang lulus 153 orang,” tandasnya.
Sementara mengenai standar persyaratan dan nilai tidak ada perbedaan dengan daerah lain di Indonesia, namun perlu dilakukan pembekalan agar kuota untuk Papua bisa tercapai.
“Makanya kami datang agar masing-masing kabupaten/kota dapat mengawal anak-anak tes, harus sehat dan bersih. Jadi, jangan biarkan anak-anak daftar sendiri, tugasnya pemerintah untuk mendaftar dan mengawal,” terangnya.
Ia mengimbau kepada masyarakat bahwa pada penerimaan IPDN yang akan dilakukan pada bulan April 2019, tidak ada pungutan biaya, tidak ada cukong ataupun lewat samping.
Sementara itu, Asisten III Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Auri meminta kepada kabupaten/kota agar mengawal dan memberikan pelatihan kepada anak-anak Papua agar kuota 80 persen dapat terpenuhi.
“Ini menjadi tugas kita bersama-sama, jangan sampai kuota 80 persen yang diberikan tidak bisa dipenuhi, karena itu langsung hangus, tidak bisa diminta lagi. Makanya, jika boleh, jangan hanya 80 persen, kita siapkan lebih dari 80 persen,” tandasnya.
Oleh sebab itu, imbuhnya, pada penerimaan tahun ini, Provinsi Papua tidak meminta afirmasi. Sebab, afirmasi justru menjadi satu kesenjangan bagi anak-anak Papua yang ingin ikut seleksi praja IPDN. (ing/rm)
