JAYAPURA (PT) – Guna mengevaluasi program kerja di tahun 2018, BKKBN Papua melakukan penguatan perpaduan perencanan dan program menuju Rakerda.
Kepala BKKBN Provinsi Papua, Charles Brabar, SE, MSi mengatakan, pertemuan dari 22 kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di kabupaten/kota diharapkan untuk memadukan strategi menghadapi rapat kerja daerah (Rakerda) di Biak Numfor, 8 April 2019 mengakhiri RPJM tahun 2015-2019.
Charles Brabar berharap agar program perpaduan dan perencanaan sejalan, sebahasa dan searah dalam menterjemahkan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
“Ini program KKBPK dan harus diterjemahkan secara profesional, artinya banyak masyarakat masih beranggapan BKKBN identik dengan alat kontrasepsi, padahal yang menyediakan alat kontrasepsi dari kesehatan,” katanya, Jumat (20/3).
Menurutnya, BKKBN sendiri identik dengan masalah bagaimana menguatkan sebuah keluarga untuk hidup sejahtera, sehat dan berkualitas.
Untuk itu, lanjutnya, program KKBPK itu menyangkut memberikan penguatan perilaku hidup sehat dengan menjaga kehamilan dengan menggunakan alat kontrasepsi, sedangkan kekependudukan sendiri menyangkut bagaimana menangani masalah keharmonisan keluarga dan lingkungan.
“BKKBN merupakan program yang terutama untuk menguatkan keluarga dan memahami maksud hidup dalam berkeluarga mengevaluasi perpaduan progran dan perencanaan,” ujarnya.
Ia berharap tentunya hasil evaluasi program perpaduan dan perencanaan lebih instens lagi dilakukan oleh kepala OPD dan bidang KB di kabupaten dan bermitra dengan kesehatan serta sektor terkait agar membawa dampak positif bagi keluarga kabupaten/kota. (ket/rm)
