JAYAPURA (PT) – Sebanyak 8.899 orang pelajar dari 136 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Provinsi Papua saat ini mengikuti Ujian Nasional (UN) yang digelar 25–28 Maret 2019.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Elias Wonda mengatakan, pelaksanaan UN untuk SMK di Provinsi Papua menggunakan dua sistem yakni Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan Ujian Nasional berbasis Kertas dan Pensil (UNKP).
“Pelaksanaan UN berjalan dengan baik dan kami belum dapat laporan dari pihak panitia di seluruh kabupaten/kota terkait siswa ataupun sekolah yang tidak mengikuti,” kata Elias Wonda di ruang kerjanya, Selasa (26/3).
Dikatakan, 29 kabupaten/kota di Papua sudah melakukan UNBK antara lain, kabupaten Supiori, Kota Jayapura dan Kabupaten Waropen.
Sementara itu, kabupaten yang belum melaksanakan UNBK adalah Kabupaten Puncak Jaya, Yahukimo, Tolikara, Memberamo Tengah, Nduga, Lanny Jaya, Puncak, Dogiyai, Yalimo dan Intan.
Untuk pelaksanaan UN SMK di Kabupaten Jayapura yang mengalami musibah banjir bandang, ada dua SMK terpaksa dipindahkan yakni SMK 5 Penerbangan dipindahkan ke SMK 1 Sentani dan SMK 8 Waena dipindahkan ke SMK Yapis.
“Secara umum ada beberapa permasalahan yang perlu ditangani dalam pelaksanaan UN seperti tersedianya akses internet yang memadai pada sebagaian wilayah pedalaman yang mengakibat proses pendataan berjalan lambat,” ungkapnya.
Selain itu, lanjut Elias Wonda, sebagian kabupaten belum memiliki satuan pendidikan yang memiliki sarana UNBK, sekolah sering mengganti operator dapodik.
Sehingga pendataan tidak berjalan baik, sebagian besar sekolah enggan mengikuti UNBK dengan sistem menumpang, keterlambatan DPA mengakibatkan persiapan pelaksanaan UN kurang optimal.
“Oleh sebab itu, kami mengharapkan kepada DPR Papua untuk mendukung upaya penyediaan akses internet, menyediakan laboratorium komputer lengkap dengan listrik dan operator Dapodik jenjang SMA dan SMK,” katanya.
Untuk mendukung pelaksanaan UN, Dinas Pendidikan Provinsi Papua sebelumnya telah bersurat ke PLN dan Telkom.
“Sebelumnya, kami sudah ajukan ke mereka, setiap tahun kami rutin memberikan surat agar PLN dan Telkom membantu jalannya UN di sekolah, sehingga tidak ada gangguan,” imbuhnya. (ing/rm)
