JAYAPURA (PT) – Pemerintah Provinsi Papua secara langsung akan mengambil alih penanganan masyarakat pengungsi asal Kabupaten Nduga yang telah mengungsi ke Kabupaten Lanny Jaya, Mimika dan Jayawijaya.
Demikian penegasan Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH usai melakukan pertemuan dengan Bupati Nduga, Yarius Gwijangge yang dihadiri Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE, MM, Sekda Papua, TEA. Hery Dosinaen, Asisten Bidang Pemerintahan, Doren Wakerwa, SH di Jayapura, Selasa (26/3/2019).
“Masalah Nduga kita tarik penanganannya dari provinsi. Kita akan tangani masyarakat yang mengungsi baik untuk pendidikan, kesehatan maupun makannya,” kata Gubernur Lukas Enembe.
Menurutnya, saat ini Kabupaten Nduga menjadi Daerah Operasi Militer (DOM).
Oleh sebab itu, Bupati bersama masyarakat Nduga sepakat untuk meminta bertemu Presiden Jokowi untuk menarik pasukan dari Nduga.
“Bupati dan unsur DPRD, tokoh masyarakat menemui saya. Mereka minta difasilitasi untuk bertemu Presiden Jokowi. Saya bilang Presiden rencana mau ke Papua, jadi kita akan ketemu kalau beliau datang awal bulan April,” bebernya.
Dikuinya, nantinya pada pertemuan dengan Presiden tersebut Gubernur bersama Bupati Nduga akan melaporkan persoalan yang terjadi di Nduga sejak berlakunya DOM di Nduga.
“Saya dan Bupati Nduga akan bertemu Presiden membahas keadaan DOM di Nduga, karena masyarakat Nduga telah mengungsi semua. Jadi kami sepakat nanti kami akan ketemu presiden,” jelasnya.
Senada dengan itu, Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE, MM mengungkapkan bahwa saat ini masyarakat Nduga mengungsi.
Oleh sebab itu, untuk menangani masalah masyarakat Nduga yang mengungsi Pemerintah Provinsi Papua akan ambil alih penanganannya.
“Provinsi akan ambil alih supaya masyarakat terutama anak-anak bisa sekolah serta mereka siap kembali ke tempat,” terangnya.
Ditempat yang sama, Bupati Nduga, Yarius Gwijangge mengaku, kondisi Nduga tidak seperti yang dipikirkan selama ini bahwa Nduga aman.
“Selama ini orang katakan bahwa Nduga aman, tapi sebenarnya bukan begitu,” ucapnya.
Sebab, keadaan di Nduga pada umumnya tidak aman, dimana ada beberapa distrik masyarakatnya sudah tidak ada atau kosong karena masyarakat lari ke hutan dan mengungsi ke kabupaten terdekat.
“Hari ini kami datang secara resmi melaporkan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur agar pasukan yang selama ini ada di Nduga segera ditarik. Kami akan bertemu Presiden saat berkunjung ke Papua awal bulan April,” tandasnya. (rm)
