JAYAPURA (PT) – Anggota VI BPK RI Harry Azhar Azis minta kepada Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Papua yang baru agar memberi perhatian serius kepada Pemerintah daerah di Papua yang masih menerima opini WDP dan tidak diberi pendapat (disclaimer) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018.
“Tercatat sebanyak 11 pemerintah kabupaten yang menerima opini WDP dan 10 pemerintah kabupaten di Papua tak diberi pendapat (disclaimer). Sementara itu, ada 9 pemerintah daerah telah meraih opini WTP dari BPK,” tegasnya usai memimpin acara serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPK RI Papua dari pejabat lama Adi Sudibyo kepada pejabat baru Paula Hendry Simatupang di Gedung Negara, Jumat, 3 Mei 2019.
Harry mengaku telah memerintahkan hal itu, kepada Kepala Perwakilan BPK Papua yang baru agar pro aktif mendekati pemerintah daerah. Bahkan, BPK siap menerima jika ada konsulitasi dan sebagainya terkait pengelolaan keuangan daerah.
“Walaupun sebenarnya menurut Undang-Undang tugas BPK hanya untuk memerika saja, tetapi kami ingin jauh lebih maju lagi untuk memberikan bantuan teknis konsulitasi kepada pemerintah daerah di Papua,” jelasnya.
Terkait adanya daerah yang sudah 12 tahun masih menyandang predikat disclaimer, Harry pun menilai BPK Papua perlu mendorong dan memberikan pendampingan untuk memperbaiki kinerja pemerintah daerah tersebut.
“Atau rakyatnya harus memilih kepala daerah yang punya perhatian dan komitmen yang kuat untuk mengelola keuangan daerah. Karena dengan pengelolaan yang baik adalah satu-satunya cara meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua,” imbuhnya. (ing/rm)
