JAYAPURA (PT) – Pemerintah Provinsi Papua Barat yang dipimpin Asisten Bidang Pemerintahan, Musa Kamudi bersama timnya melakukan studi banding atau belajar ke kakaknya yaitu Pemerintahan Provinsi Papua.
Rombongan diterima langsung oleh Sekda Papua, Hery Dosinaen di Sasana Krida Karya, Kantor Gubernur Papua, Selasa, (7/5/2019).
Kedatangan tim dari Provinsi Papua Barat untuk belajar dan mengetahui aplikasi tentang sistem pengelolaan pemerintahan berbasis e-Government, terkait pelayanan publik seperti sistem perijinan online diberi nama e-Papua Perijinan Online yang akan meberikan pelayanan perijinan usaha kepada sektor swasta secara online.
Sekretaris Daerah Papua mengatakan, atas rekomendasi KPK terkait rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi, maka Pemprov Papua Barat berkunjung ke Pemprov Papua untuk belajar cara mengaplikasikan penerapan e-Goverment saat ini diyakini sebagai sebuah perwujudan dalam penerapan pemerintahan yang bersih dan transparan.
“Pemprov Papua saat ini telah menerapkan program kinerja berbasis e-Goverment, dengan demikian dapat mengevaluasi program dan anggaran secara efisien dan efektif. Potensi penyalahgunaan dan kebocoran dapat dicegah karena sistem ini transparan,” jelas Sekda Dosinaen.
Sekda Hery Dosinaen mengatakan, perlu komitmen dari kepala daerah untuk melaksanakan sistem ini, agar sumber daya yang dimiliki di Papua Barat bisa dikelola lebih efektif dan efisien.
Menurutnya, penerapan sistem ini membutuhkan kerja keras dan komitmen pemerintah daerah.
Untuk itu, Sekda Dosinaen mengharapkan dukungan dari semua pihak untuk pelaksanaan sistem ini secara luas.
“Paling utama bagaimana komitmen dari kepala daerah, terlebih lagi kepada sekretaris daerah dan staf ASN agar bekerja sama dengan rencana aksi ini, sehingga bisa dilakukan secara terpadu dan bisa dilakukan dengan lebih baik. Ini menjadi perhatian dari teman-teman Papua Barat, untuk melihat ini seperti belajar dari kami di Papua,” jelasnya.
Sementara itu, Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua Barat, Musa Kamudi menyakini jika Pemprov Papua Barat juga bisa seperti provinsi lainnya.
“Inilah yang sesungguhnya kami yakini dengan adanya perubahan ini, lalu dengan motto kalau bukan sekarang kapan lagi, kami ingin belajar dan berubah agar kami bisa mencegah terjadinya korupsi di lingkup Pemprov Papua Barat,” katanya.
Kata Musa, kedatangan tim ke Pemprov Papua Barat untuk melihat apa yang menjadi kelebihan di Papua dalam penerapan aplikasi e-Government ini, sehingga kekurangan Papua Barat bisa diperbaiki.
Disingung memilih Papua sebagai tempat pelajaran, menurutnya selain rekomendasi KPK, ini dilihat berdasarkan anggaran yang ada.
“Jadi, dari pada kami ke Surabaya atau provinsi lain, kenapa tidak kita tidak ke Papua saja? Apalagi Papua Barat dan Papua ini masih satu rumpun, sehingga ia merasa datang belajar ke Papua dan pasti Pemprov Papua akan membagi ilmu kepada kami di Papua Barat,” pungkasnya.(lam/rm)
