JAYAPURA (PT) – Minimnya Orang Asli Papua (OAP) yang lolos menjadi legislator baik tingkat DPRD, DPR Provinsi maupun DPR RI patut menjadi perhatian pada Pemilihan Legislatif (Pileg) mendatang.
Menyikapi hal itu, Bupati Merauke, Frederikus Gebze mengajak Bupati/Wali Kota dan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Se-Papua menggelar rapat tikar adat.
“Saya mengajak kita semua mengelar rapat tikar adat membuat rekomendasi yang kita usulkan ke Presiden agar menambah kuota anggota perwakilan rakyat. Kami Kabupaten Merauke siap untuk menggagas dan membiayai kursi 15 orang ini sambil menunggu anggaran dana Otsus,” katanya kepada wartawan di Jayapura, Kamis (16/5).
Bupati Gebze mengatakan, melalui rapat tikar adat Papua meminta kepada Presiden untuk mengeluarkan Inpres tentang keberpihakan representatif terhadap OAP untuk duduk di kursi legislatif.
“Hal ini dilakukan untuk menepis ketertinggalan agar budaya anak Papua duduk di legislatif dan sebagai warna demokrasi di Papua. Saya ingin mengajak para Bupati/Wali Kota agar mengambil langkah. Sebab, jika tidak bisa dipastikan tahun 2024 kita menjadi penonton di tanah sendiri,” tandasnya.
Dijelaskan, dari hasil pelaksanaan Pemilihan Legislatif di Kabupaten Merauke, dimana OAP yang terpilih menjadi legislator sangat minim.
Hal ini yang menjadi membuat orang nomor satu di Merauke tersebut prihatin dan sedih.
“Pleno telah final, kita tidak mungkin merubah hasil pesta demokrasi yang berjalan dengan aman dan tertib, kita minta Presiden mengeluarkan Inpres untuk OAP,” tegasnya.
Inpres itu, kata Bupati Gebze mengatur tentang mekanisme Pileg, mungkin ada yang diangkat melalui jalur adat seperti jika ada lima Dapil bisa dua atau tiga OAP dari Dapil tersebut.
“Untuk mengejar partai lokal yang belum bisa terakomodir, sehingga bisa diakomodir. Toh akan dibiayai dengan dana otsus, untuk menjadi politik yang professional,” katanya.
Kondisi yang objektif yang terjadi pada Pileg kali ini adalah adanya penurunan legislator atau senator OAP, hal ini ketidakmampuan dan tidak memiliki kapasitas yang cukup memadai.
“Khusus di kabupaten/kota ini kita tidak bisa bersaing dengan kemampuan yang ada, dengan kondisi geografis yang sulit dan harga mahal ini fenomena baru yang kita temukan,” ucapnya.
Namun demikian, ia mengapresiasi kepada masyarakat Papua, karena pelaksanan Pilpres dan Pileg berjalan aman sesuai mekanisme hal ini menunjukan demokrasi yang diharapkan sesuai karakteristik dan budaya Papua. (ing/rm)
