JAYAPURA (PT) – Guna meminimalisir potensi terjadinya penyimpangan keuangan daerah dan memperbaiki tata kelola pemerintahan yang baik, KPK RI menggelar rapat koordinasi dan evaluasi program pemberantasan korupsi terintegrasi di Papua, yang berlangsung di Sasana Krida, Kantor Gubernur Papua, Selasa, (21/5)
Rapat koordinasi dan evaluasi pemberantasan terintegrasi yang dihadiri Bupati/Wali Kota dan Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
Wagub Klemen Tinal mengakui, jika Pemerintah Provinsi Papua telah merasakan manfaat langsung penerapan e-Government Papua atas arahan dari KPK saat ini, dimana semua tidak terlepas dari dukungan tim KPK, melalui rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi.
“Makanya, saya ajak pemerintah kabupaten dan kota di Papua harus memiliki komitmen yang sama dalam mengawal dan melaksanakan program pemberantasan korupsi terintegrasi,” tandasnya.
Menurutnya, program aplikasi elektronik yang digunakan oleh pemerintah provinsi saat, dirancang untuk membangun suatu sistem, sehingga ketika sistem itu telah terbangun dengan baik, maka siapapun yang melaksanakannya, dapat mewujudkan tata kelola pemerintahannya yang baik, bersih, transparan dan akuntabel dalam menuju pemerintahan yang baik.
Oleh sebab itu, Wagub Klemen Tinal mengajak Bupati dan Wali Kota di Papua berkomitmen dan konsisten dalam melakukan upaya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Sebab, menurut Wagub Klemen Tinal, upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan keuangan daerah, merupakan hal yang lebih baik daripada penindakan.
“Pemerintah Provinsi Papua sejak awal sangat merespon dan mendukung penuh pelaksanaan kegiatan rencana aksi program pemberantasan korupsi,” ujarnya.
Apalagi, imbuhnya, jika dilihat dari sejumlah langkah yang telah dilaksanakan, antara lain melauncurkan kebijakan e-Government Papua dengan dibangunnya sistem sistem e-Planning, e-Budgeting, e-Samsat, e-Perizinan dan e-TPP.
“Bahkan, saat ini Kementrian Dalam Negeri telah menetapkan Papua sebagai satu dari tujuh provinsi di Indonesia, sebagai pelaksanaan Pilot Project Integrasi Aplikasi e-Planning dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) secara nasional,” imbuhnya. (ing/rm)
