Disambut Tarian Adat, Resmikan Kantor Samsat dan Lihat Rumah Otsus Hingga Dialog Dengan Masyarakat Mappi
Di sela-sela agenda pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Boven Digoel Selasa (12/4) di Tanah Merah dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Yahukimo Jumat (15/4) di Dekai. Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP, MH melakukan kunjungan kerja (kunker) di Kabupaten Mappi yang dikenal sebagai Kota Sejuta Rawa. Apa saja yang terungkap pada kunker ini ?
Laporan : Ronald Manurung-Papua Today
Usai melantik Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Boven Digoel Selasa (12/4) di Lapangan Trikora Tanah Merah kemudian Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP, MH bertolak menuju Kabupaten Mappi. Di Mappi, Gubernur beserta rombongan sudah disambut dengan tari-tarian adat di Bandara Kepi.
Bukan hanya itu, Gubernur juga disambut masyarakat Mappi dari beberapa kampung dan anak-anak sekolah yang sudah menunggu di sepanjang jalan menuju Kota Kepi. Sekitar 30 unit lebih kendaraan roda empat disiapkan panitia untuk menjemput Gubernur kemudian show force mengelilingi Kota Kepi. Tampak antusias masyarakat sangat senang bisa bertemu langsung dan bersalaman dengan Gubernur.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga meresmikan Kantor Bersama Samsat Kabupaten Mappi. Gubernur mengakui bahwa pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola potensi yang ada untuk digarap menjadi pendapatan asli daerah (PAD). Oleh karena itu, ia berharap dengan adanya Kantor Bersama Samsat ini supaya dapat dikelola dengan baik sehingga semua potensi yang dimiliki Kabupaten Mappi dapat digarap dengan baik dan dijadikan PAD sehingga Mappi dapat maju.
Bukan hanya itu, Gubernur juga mengungkapkan bahwa beberapa tahun belakangan sebelum kepemimpinannya ternyata Pemerintah Provinsi Papua memimjam dana ke kabupaten dan tidak dikembalikan sehingga sempat tersendat. “Saya mantan bupati jadi tahu bagaimana alurnya. Makanya setelah saya jadi Gubernur semuanya kami kembalikan ke daerah karena itu menjadi hak daerah. Sumber-sumber penerimaan kita sangat luar biasa tapi tidak pernah digarap baik. Oleh karena itu, saya berharap semua pihak dapat melaksanakan tugasnya dengan melakukan pungutan-pungutan terhadap potensi unggulan kemudian didistribusikan untuk pembangunan sehingga bermanfaat bagi masyarakat,”jelasnya.
Lebih jauh Gubernur menjelaskan, kebijakan pembagian dana otsus 80:20 persen untuk kabupaten/kota memang ada beberapa kabupaten/kota yang sangat luar biasa melakukan pembangunan sehingga tidak boleh dikatakan gagal. Bahkan setelah Raker Bupati/Walikota Se-Papua dilakukan kemudian para bupati menyampaikan laporan penggunaan dana otsus maka pihaknya langsung melihat dan mengunjungi di beberapa kabupaten di pegunungan belum lama ini.
“Disana banyak terjadi perubahan yang sangat luar biasa meskipun semua pembangunan dilakukan dengan menggunakan alat transportasi udara (pesawat). Berbeda dengan wilayah Selatan Papua yang banyak menggunakan alat transportasi laut karena berada di pesisir,”ungkap Gubernur.
Selanjutnya, setelah meresmikan Kantor Bersama Samsat kemudian Gubernur meninjau lokasi rumah yang didanai Otsus tahun 2015 yang diperuntukkan kepada orang asli Papua. Rumah ini dibangun dari dana otsus sesuai kebijakan Gubernur yang mengalokasikan dana otsus 80:20 persen untuk kabupaten/kota di Papua. Disana, Gubernur langsung melihat kondisi rumah tersebut dan mengaku bangga karena Kabupaten Mappi dapat menerjemahkan visi misi Gubernur Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera.
Setelah meninjau rumah otsus kemudian Gubernur langsung berdialog dan tatap muka dengan Pemerintah Kabupaten Mappi serta ribuan masyarakat Mappi yang dipusatkan di GOR. Ada yang menarik dalam pertemuan ini. Ya, Gubernur tak ingin berdialog didalam gedung GOR melainkan berdialog langsung dengan masyarakat di halaman gedung GOR sehingga masyarakat yang berada di luar bisa langsung menyampaikan aspirasinya langsung ke Gubernur.
Dari beberapa poin aspirasi yang disampaikan yakni masalah tanah, perda keberpihakan kepada orang asli Papua untuk PNS kemudian kebijakan bupati yang tidak diterjemahkan oleh masing-masing SKPD. Bahkan sampai masalah perda minuman keras yang berakibat kepada tindak kriminal dan kematian orang asli Papua kemudian masalah listrik serta air bersih untuk masyarakat.
Menjawab aspirasi tersebut, Gubernur menjelaskan, untuk masalah tanah memang harus dibicarakan dengan pemerintah daerah termasuk berbicara dengan investor untuk kepemilikan saham karena Kabupaten Mappi adalah tujuan investor. Artinya, masyarakat Mappi tidak boleh menjual tanah sembarangan kepada investor melainkan menggunakan sistem kontrak.
Namun untuk kepentingan pembangunan dan pelayanan publik seperti kantor bupati, rumah sakit, sekolah maka masyarakat harus dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah. “Buat perda tentang masalah tanah yang sifatnya mengikat. Artinya kalau ada pengusaha yang ingin membuat perkebunan besar-besaran maka harus sistem kontrak hingga beberapa tahun sehingga masyarakat bisa memiliki penghasilan. Tapi kalau tidak dilakukan sistem kontrak maka lahan itu menjadi milik orang lain dan anak cucu akan sengsara,”imbuhnya.
Gubernur juga menegaskan, proteksi terhadap orang asli Papua sangat penting dilakukan sebab OAP diatas tanah Papua semakin habis sehingga Gubernur sudah memerintahkan seluruh bupati/walikota untuk melakukan pendataan OAP. Oleh karena itu, proteksi OAP untuk PNS harus diprioritaskan anak asli daerah yang memiliki kualifikasi dan tidak menerima orang dari luar.
Sementara untuk masalah tiga penyakit yang mematikan di Papua seperti minuman keras, narkoba dan HIV/AIDS, Gubernur menambahkan, tidak boleh ada lagi miras di Mappi dan sudah ada larangan lewat fakta integritas yang ditandatangani oleh Gubernur, Kapolda, Pangdam, Bupati/Walikota, Kapolres, Dandim.
“Kita sudah larang peredaran miras di tanah Papua. Orang Papua banyak mati karena miras dan 25 persen orang Papua mati di seluruh Papua karena miras. Makanya kalau di Mappi belum ada perda miras supaya dibuat perda larangan miras. Tiga penyakit mematikan ini sudah ada di Papua dan akibatnya orang Papua menjadi minoritas di negeri sendiri. Oleh karena itu, tiga penyakit ini supaya dibuang jauh-jauh dari Mappi dan masyarakat harus bersatu untuk memberantasnya,”pungkasnya.
Setelah selesai melakukan kunker di Kabupaten Mappi, selanjutnya Gubernur melakukan kunker di Kabupaten Asmat yang dikenal sebagai Kota Sejuta Papan. (bersambung)
