JAYAPURA (PT) – Sebanyak 22 persen kampung di seluruh wilayah Papua belum teraliri listrik, padahal program PLN “Papua Terang” tahun 2020 seluruh wilayah sudah harus berlistrik PLN.
Untuk itu, Ketua Pokja Industri Pedesaan Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), Aries Muftie melakukan pertemuan dengan Pemprov Papua yang diwakili Asisten II Sekda Papua, Noak Kapissa di Kantor Gubernur Papua, Rabu, (12/6).
Usai pertemuan, Aries Muftie mengakui, salah satu fokus yang dibahas dalam pertemuan itu yakni kesiapan dari sisi makro meliputi energi kelistrikan di pedesaan.
“Pertemuan ini guna mendapatkan masukan mengenai kesiapan pembangunan industri dan ekonomi di kawasan pedesaan di wilayah Papua,” kata Aries.
Dalam pertemuan itu, katanya, dari paparan PLN Papua, diketahui sekitar 78 persen pedesaan di Papua telah dialiri listrik.
Namun, masih ada kendala yaitu menyangkut administrasinya.
“Jika desa sudah dialiri listrik, berarti ada administrasi yang harus dibayar. Nah, untuk membayar ini harus ada pendapatan, karena itu pembangunan industrinya harus dipercepat,” ujar Aries.
Menurut Aries, ada tiga hal yang harus disiapkan oleh Pemerintah Daerah setempat, diantaranya rancangan energi, rencana induk pengembangan industry daerah (RIPIDA) dan rencana umum tata ruang (RUTR).
“Presiden menginginkan ada satu industri di setiap desa atau kawasan pedesaan, oleh sebab itu tiga hal ini harus saling sinkron sehingga bisa dibangun dari sisi makronya,” jelansya.
Aries menambahkan, ada banyak peluang di kampung-kampung di Papua yang bisa dijadikan industri untuk masyarakat setempat melalui Dana Desa, Dana Kampung dan Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun CSR dari berbagai pihak.
“Hal ini yang harus dikerjasamakan secara sinkron mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah. Selama ini mungkin sudah bekerja tetapi masih ada ego sectoral dan miss komunikasi. Semoga melalui pertemuan ini ada tindaklanjut dan bisa dicarikan solusinya atas persoalan yang dihadapi bersama-sama,” imbuhnya.
Sementara itu, Asisten II Sekda Papua, Noak Kapisa mengaku kunjungan Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) ke Papua untuk membicarakan terkait listrik di tanah Papua.
“Jadi mereka ini kan masuk dalam kelompok KEIN, mereka datang untuk mencari informasi tentang bagaiman kondisi listik di Papua. Selain itu, mereka ingin mendapat masukan dari kita untuk dibawa dan laporkan kepada presiden untuk bagaimana pembangunan listtrik di Papua,” ungkapnya.
Dalam pertemuan itu, tim Komite Ekonomi dan Industri Nasional menanyakan lembaga Rencana Umum Energi Daerah Papua, tetapi pihaknya mengakui jika di Papua belum ada lembaga.
“Informasi dari teman-teman dari Dinas ESDM kendala di anggaran, tapi saya sudah panggil Bappeda dan akan dianggarkan dalam APBD Perubahan tahun ini, dengan demikian, kita akan segera bentuk lembaga itu,” tambahnya.
Lanjutnya, dengan terbentuknya lembaga Energi Daerah Papua, maka Komite Ekonomi dan Industri Nasional bisa memantau langsung pembangunan kelistrikan di Papua.
“Kita upayakan dalam tahun ini lembaga tersebut akan dibentuk, nanti kita laporkan kepada bapak Gubernur,” pungkasnya. (lam/rm)
