JAYAPURA (PT) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong agar penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Provinsi Papua harus dioptimalkan.
Hal diungkapkan Koordinator Wilayah VIII Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK, Adliansyah Malik Nasution pada Workshop Host to Host PBB, BPHTB dan penggunaan Zona Nilai Tanah (ZNT) di Sasana Karya Kantor Gubernur Papua, Selasa, (23/7).
“PBB dan BPHTB dengan cara koneksi Host to Host antara BPN dengan Pemda untuk pemuktahiran ZNT sebagai dasar BPHTB,” katanya.
Kedatangan KPK ke Papua untuk mendorong program Host to Host terkait pelayanan kepada lebih baik dan kejujuran serta keterbukaan agar ada konocting.
“Saya berharap Bapenda dan Pertanahan langsung duduk bersama menyimpulkan asset mana yang akan disertifikatkan dan saya akan minta daftarnya seperti perkantoran,” tegasnya.
Sebab, lanjutnya, salah satu pencegahan korupsi adalah melalui BPHTB dan PBB, sehingga perlu mendorong pengunaan ZNT.
“PBB dan BPHTB harus dioptimalkan khususnya wilayah komersial. Jangan- jangan ada daerah selama berpuluh tahun belum dirubah NJOPnya, fokus utama adalah wilayah komersial,” tandasnya.
Sementara itu, Sekda Papua TEA Hery Dosinaen mengatakan, perlu sosialisasi kepada masyarakat karena mereka masih belum paham tentang hal ini.
“Tantangan yang luar biasa, perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan kami juga bersama Kanwil Pajak menginisiasi agar masyarakat sadar bayar pajak,” katanya.
Namun di Papua, kata Sekda Hery Dosinaen, Pemerintah mengalami banyak tantangan seperti di Puncak Jaya tanah Pemerintah baru selesai disertifikasi.
“Melalui Host to Host ini ada keterbukaan, kejujuran dan niat lewat satu komitmen. Semua aturan sudah jelas, yang membuat tidak jelas adalah kita melanggar aturan,” tandasnya.
Ditambahkan, Pemprov Papua telah berkomitmen bekerja dengan baik, agar hasilnya juga baik.
KPK RI telah melakukan pendampingan pada semua aspek termasuk bagaimana meningkatkan PAD Papua. (ing/rm)
