JAYAPURA (PT) – Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP, MH mempertanyakan minimnya nilai lelang proyek dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masuk di Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.
Dikatakan, minimnya nilai lelang proyek yang masuk di Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, karena OPD di Lingkup Pemprov Papua tidak melakukan lelang secara terbuka.
Bahkan, Kara Gubernur Enembe, ada OPD sengaja menswakelolakan paket proyek dengan total mencapai Rp 6 triliun pada tahun-tahun sebelumnya.
“Yang dilelang baru Rp 2 triliun. Jangan sampai sisa dana ini dibuat swakelola? Ini ada apa? Ini yang selama ini Kepala OPD di provinsi mereka sembunyi-sembunyi lakukan ini. Ko (kepala OPD) tidak boleh sembunyi lagi, sebab semua dibaca seluruh Indonesia,” tegas Gubernur Enembe usai membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Barang dan Jasa Pemerintah, Publikasi Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2019 dan Launching Website Penyedia Orang Asli Usaha Papua (OAP) di Jayapura, Selasa, (30/7).
Gubernur Enembe menilai kepala OPD sengaja membagi (memecahkan) nilai kegiatan menjadi Rp 200 juta atau lebih, selanjutnya melakukan penunjukan langsung atau swakelola dengan tujuan untuk menyamarkan kegiatan/proyek.
Ia menegaskan proyek swakelola tidak bisa lagi dilakukan saat ini, sebab semua proyek atau pekerjaan harus ikut lelang sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Ini tidak boleh lagi, kita minta kepala dinas yang kelakuan seperti itu tidak boleh di provinsi ini,” tegur Gubernur Enembe.
Gubernur bakal mengambil tindakan tegas terhadap kepala OPD yang melakukan swakelola, sebab hal ini sudah terjadi bertahun–tahun.
“Pasti akan saya ganti semua. Apalagi, ini sudah terjadi bertahun-tahun ini. Belum lagi Papua ini bersama KPK sudah terang-terangan membuat sistem pemerintahan secara elektronik. Masak ada orang (kepala OPD) yang main-main. Ini jelas tidak boleh,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Papua, Debora Salossa memastikan jumlah paket proyek dari OPD yang telah selesai ditender, mencapai hampir Rp 2 triliun.
Debora Solossa memastikan seluruh paket proyek 2019 bakal selesai ditender pada akhir Agustus 2019.
“Yang pasti instansi kami selalu berupaya semaksimal mungkin untuk mendorong pelelangan segera dirampungkan secepatnya,” tambahnya. (ing/rm)
