JAYAPURA (PT) – Untuk menangani konflik berkepanjangan di Kabupaten Nduga, Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengagendakan dua hal penting.
Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan Kementerian PPN/Bappenas, Dr. Velix Vernando Wanggai, SIP, MPA mengaku, Kementerian PPN minggu lalu telah menerima Bupati, Ketua DPRD, Sekda dan jajaran OPD Nduga di Jakarta dengan difasilitasi Kemenkopolhukam.
“Kita mendengar aspirasi dari Nduga, akhirnya kita mengagendakan 2 agenda besar,” kata Velix Wanggai di Jayapura, Rabu, (7/8).
Agenda pertama, kata Velix Wanggai, merumuskan strategi atau langkah-langkah rehabilitasi, pemulihan dan rekontruksi Nduga, terutama untuk saudara-saudara yang mengungsi.
“Dari strategi pertama ini, kita sedang merumuskan bagaimana langkah-langkah pemulihan sosial, membangun psikologi, memperkuat peran tokoh-tokoh agama dan adat untuk penyelesaian masalah sosial ini dan kemudian ada aspek keamanan,” ujarnya.
Kedua, lanjut Velix Wanggai, merumuskan strategi percepatan pembangunan Nduga, dari 29 kabupaten/kota di Papua, IPM Kabupaten Nduga merupakan salah satu daerah cukup paling tertinggal.
“Kita mendengar persoalan ketertinggalan di Nduga. Jadi, kita menganggap membangun Nduga adalah menyelesaikan masalah di Nduga,” katanya.
Dikatakan, Nduga merupakan simbol percepatan pembangunan di Papua dan merupakan barometer percepatan pembangunan di Papua, sehingga Bappenas sedang melakukan identifikasi bagaimana strategi komperhensif pembangunan Nduga.
“Sesuai hasil pemetaan dari 32 distrik di Nduga, sekitar 12 distrik yang sekarang sedang bermasalah,” ungkapnya.
Velix Wanggai mengatakan, untuk strategi pertama, Bappenas berharap enam bulan ke depan ada langkah-langkah percepatan pemulihan sosial.
Strategi percepatan pembangunan dipetakan dalam lima tahun ke depan sesuai dengan arah besar pembangunan nasional hingga 2024.
Sementara mengenai masalah administrasi kependudukan dan catatan sipil jadi PR di seluruh Papua, namun Bappenas akan terus meningkatkan catatan dari Kementerian Sosial, Kemendagri.
“Kita ingin meningkatkan catatan sipilnya saudara-saudara kita di Papua. Ini penting karena menjadi barometer formulasi anggaran nasional yang menggunakan basis catatan sipil,” imbuhnya. (ing/rm)
