JAYAPURA (PT) – Ribuan masyarakat, mahasiswa dan pelajar di Kota Jayapura dan sekitarnya menggelar unjuk rasa damai di halaman Kantor Gubernur Papua, Dok II, Kota Jayapura, Senin 19 Agustus 2019.
Mereka menggelar aksi mengecam diskriminasi rasial yang menimpa mahasiswa asal Papua di Malang, Surabaya dan Semarang.
Unjuk rasa itu digelar pukul 08.00 WIt. Tampak para demonstran dikawal ketat oleh aparat kepolisian.
Mahasiswa meneriakkan yel-yel sambil membentangkan poster berisi tuntutan mereka.
Aksi massa berkumpul di Abepura dan long march menuju Kantor Gubernur Papua, massa ditemui Gubernur Papua, Lukas Enembe, Sekda Hery Dosinaen, para asisten, kepapa OPD, Ketua MRP, Timotius Murib dan anggota, Ketua DPR Papua Yunus Wonda beserta anggotanya.
Dari pantauan di lapangan, sejumlah ormas juga ikut bersama masyarakat Papua melakukan aksi demo.
Gubernur Papua Lukas Enembe mengakui, ia sudah koordinasi dengan Pemerintah pusat dan pemerintah Jawa Timur.
“Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawangsa, saya sampaikan orang Papua mencintai almarhum Gus Dur, karena Gus Dur dulu sangat mencintai rakyat Papua,” katanya.
Dikatakan, Gubernur Jatim merupakan kadernya Gus Dur  kenapa mahasiswa Papua dianiaya seperti itu, hanya masalah bendera, tindakan itu tidak dibenarkah.
“Saya juga sudah buat pernyataan resmi kemarin, jadi kami orang Papua bukan turunan dari kera (monyet) atau binatang, orang Papua punya harga diri dan martabat yang tertinggi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, terbukti anak-anak Papua bisa kuliah di seluruh dunia, kurang lebih ada 1500 orang dan mereka berhasil mencapai nilai yang bagus.
Padahal, ujar Gubernur Enembe, sekarang sudah 74 tahun merdeka, kenapa masih ada pemikiran penjajahan, aspirasi yang disampaikan ini akan bawa kepada Presiden.
“Penyataan sikap masyarakat akan kami sampaikan kepada pemerintah pusat, karena saya perwakilan pemerintah pusat disini,” tandasnya.
Massa demo hari ini menuntut kepada pemerintah pusat, yakni, pertama pihaknya menuntut agar pemerintah provinsi papua, meminta agar Presiden, Panglima, Kapolri, Gubernur Jawa Timur menindak tegas dan proses secara hukum yang berlaku kepada ormas serta TNI Polri yang melakukan sikap rasis, kepada mahasiswa Papua.
Kedua, meminta dengan tegas agar bupati dan walikota meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Papua dan mahasiswa atas penyataannya.
Ketiga, kepada Presiden agar memberikan perlindungan bagi pelajar dan mahasiswa Papua yang ada di seluruh Indonesia, agar mahasiswa tidak dalam kondisi terancam, teror dan lainnya, dari aparat dan ormas.
Keempat, jika rasiseme, intimidasi, persekusi dan ketidakadilan terus dilakukan kepada masyarakat Papua dan mahasiswa Papua, kedaulatan dikembalikan kepada rakyat atau referendum. (lam/rm)
