JAYAPURA (PT) – Pasca terjadinya aksi unjukrasa di halaman Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, pada Kamis, 29 Agustus 2019, pelayanan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua nampak mulai normal.
Dari pantauan di lapangan, terlihat banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah masuk kerja.
Namun mereka lebih banyak melakukan kerja bhakti dengan melakukan pembersihan kaca-kaca pecah akibat lemparan batu dan sampah yang berserakan.
Asisten II Bidang Perekonomian Sekda Papua, Muhammad Musaad mengaku, pelayanan pemerintahan sudah mulai berjalan, meskipun kondisi kantor belum normal.
“Saat ini kami memang sementara melakukan pembersihan, tapi saya minta pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Pelayanan ASN tidak boleh berhenti,” kata Musaad.
Dari aksi unjukrasa lalu, sejumlah ruangan dilaporkan dibobol oleh massa, bahkan ada barang-barang yang dijarah.
Ia pun meminta ASN melakukan invetarisasi kembali aset kantor yang hilang.
Hal ini penting sehingga aset yang hilang dapat diusulkan untuk dihapus dari data aset Pemprov Papua.
“Kondisi kantor memang ada beberapa bagian yang terdampak aksi unjuk rasa, ada beberapa yang dirusak pintunya dan barang-barangnya dijarah oleh massa,” terangnya.
Pemerintah Papua juga akan menyurat secara resmi ke Kepolisian untuk melakukan pengecekan dan membuat berita acara kehilangan.
“Ini yang menjadi dasar kami untuk kemudian menghapus data aset Pemprov Papua yang hilang. Nanti secara resmi akan kami surati pihak Kepolisian,” imbuhnya. (ing/rm)
