JAYAPURA (PT) – Ikut memberikan perhatian terhadap bencana sosial akibat demo anarkis di Papua dan Papua Barat pada akhir Agustus lalu, Menteri Sosial, Agus Gumiwang Kartasasmita, tiba di Jayapura untuk menyerahkan bantuan.
Mensos Agus Kartasasmita langsung menyalurkan langsung bantuan bagi masyarakat yang menjadi korban dalam kerusuahan itu.
Tidak tanggung-tanggung, total bantuan sosial yang disalurkan mencapai Rp 7,3 miliar dengan alokasi untuk Provinsi Papua sebesar Rp 1,210 miliar dan untuk Provinsi Papua Barat sebesar Rp 6,090 miliar.
Adapun bantuan sebesar Rp 1,210 miliar untuk Provinsi Papua ditujukan kepada 242 unit usaha di Kota Jayapura, masing-masing sebesar Rp 5 juta.
Kemudian, untuk bantuan di Provinsi Papua Barat, Kota Sorong mendapat alokasi bantuan mencapai Rp 160 juta untuk disalurkan kepada 31 unit usaha yang masing-masing mendapatkan Rp 5 juta.
Bantuan juga disalurkan untuk satu orang korban luka di Kota Sorong sebesar Rp 5 juta.
Lalu, Kabupaten Manokwari mendapat bantuan mencapai Rp 825 juta untuk disalurkan kepada 165 unit usaha dengan masing-masing unit usaha mendapatkan Rp 5 juta.
Sementara itu, untuk Kabupaten Fakfak, total alokasi bantuan yang disalurkan Kemensos RI mencapai Rp 5,105 miliar kepada 1.021 unit usaha, yang mana masing-masing unit usaha senilai Rp 5 juta.
“Bantuan ini merupakan salah satu wujud kehadiran negara dalam penanganan bencana. Pemerintah dan Kementerian Sosial punya komitmen tinggi bersama-sama dengan masyarakat melakukan upaya-upaya pemulihan pasca bencana sosial yang terjadi di Jayapura, Manokwari, Sorong dan Fakfak,” terang Agus Gumiwang Kartasasmita usai menyalurkan bansos bagi tiap perwakilan kabupaten/kota Papua dan Papua Barat di Gedung Negara.
Menurutnya, bantuan yang disalurkan ini berupa bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Layanan Dukungan Psikososial.
Mensos Kartasasmita menyebutkan bahwa Presiden RI, Ir. Joko Widodo, berharap bantuan pemerintah dapat bermanfaat meringankan beban penderitaan, baik kepada korban maupun keluarga korban bencana sosial tersebut.
Mensos Kartasasmita menambahkan, program dan kegiatan Kementerian Sosial dalam penanganan konflik meliputi pencegahan melalui penguatan masyarakat dalam mencegah terjadinya konflik dengan kegiatan Keserasian Sosial dan Kearifan Lokal serta Harmoni Kebangsaan.
“Untuk penanganan kedaruratan dilakukan melalui pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban terdampak, bantuan santunan korban Luka maupun meninggal dunia sementara pada pemulihan pascakonflik dilakukan melalui bantuan layanan dukungan psikososial, dan bantuan stimulan penguatan usaha ekonomi, serta rekonsiliasi,” ujarnya.
Disebutkan, penanganan bencana konflik sosial perlu mendapat perhatian khusus dan menyeluruh, serta dilakukan secara professional sistemik dan berkelanjutan dengan sebanyak mungkin melibatkan partisisipasi masyarakat.
Hal ini bertujuan untuk menghidari kerugian yang lebih besar dan mencegah agar masalah yang sama tidak terjadi lagi.
“Mencegah dan mengurangi resiko bencana sudah wajib menjadi bagian dari rutinitas masyarakat sehari-hari. Setidaknya dapat diawali dengan melihat dan mempelajari fakta bencana sosial, terutama konflik sosial yang rutin mengancam masyarakat menjadi korban,” imbuhnya.
Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH, mengapresiasi bantuan yang diberikan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial, bagi masyarakat yang terdampak bencana sosial di Papua dan Papua Barat.
“Ini stimulan bagi Papua dan Papua Barat. Kami juga, di sisi lain, sudah pastikan dana Rp 28 miliar untuk disalurkan bagi masyarakat yang menjadi korban yang kios/toko di sepanjang jalan dirusak maupun dibakar, kendaraan yang dibakar, kami bantu dalam bentuk rehab kembali atau dalam bentuk fresh money, termasuk juga bagi mereka yang meninggal kami berikan santunan,” terang Gubernur Enembe.
Gubernur Enembe berharap tidak ada lagi peristiwa-peristiwa yang dapat menimbulkan korban di masyarakat lebih banyak lagi.
“Kita serukan Papua tetap tanah damai, yang mana hal ini dapat terwuud dengan menjaga persatuan dan kesatuan, serta kebhinnekaan yang telah kita bangun selama ini. Miniatur Indonesia di Papua harus tetap kita pertahankan. Kita jauhi terjadinya konflik dan perpecahan,” pungkasnya. (rm)
