JAYAPURA (PT) – Pemerintah Provinsi Papua telah menyiapkan anggaran senilai Rp 2,8 miliar untuk recovery atau perbaikan bangunan toko dan fasilitas Pemerintahan maupun lainnya pasca demo di Jayapura, 29 Agustus 2019 lalu.
Kepala Dinas Sosial Papua, Ribka Haluk mengaku, sesuai dengan arahan Gubernur, maka sudah ada ketersediaan dana untuk recovery korban kerusuhan, Soal siapa yang melaksanakan dan mekanisme penyaluran seperti apa akan diatur kemudian.
“Mekanisme penyalurannya masih akan diatur kemudian,” kata Ribka Haluk kepada wartawan di Jayapura, Senin, (16/9).
Ribka mengatakan, Dinas Sosial Papua terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Jayapura untuk mendata para korban yang terdampak kerusuhan.
Hal ini menyusul, banyak warga yang telah pulang kampung dan berpindah alamat pasca kerusuhan, sehingga belum terdata secara baik.
“Kita masih mendata para korban, ini penting diverifikasi dan validasi agar Pemerintah bisa mendistribusikan bantuan sesuai yang diperuntukan. Kami juga minta teman-teman di Kota untuk kuat mencari data korban konflik, kami juga lagi dorong agar para korban diperkuat kembali ekonominya, mungkin dampak dari itu ada juga yang meninggal atau luka-luka, ini kami terus bangun komunikasi ke Kementerian agar bisa mendapat santunan,” paparnya.
Terkait penyaluran bantuan dari Kementerian Sosial senilai Rp 1,21 miliar, kata Ribka, akan ditransfer langsung kepada penerima bantuan melalui rekening bank, hal ini guna tidak terjadi salah sasaran dalam penyaluran bantuan tersebut.
“Memang kemarin itu kita cari formulasi mekanisme penyaluran seperti apa, tapi kami pikir janga tidak sampai sasaran, yang jelas kita perkuat data dulu, supaya transfernya bisa langsung sampai ke sasaran. Kalaupun terjadi apa apa bisa dipertanggungjawabkan, kita masih punya data rekening. Tapi misalnya kalau disalurkan melalui pihak kedua atau ketiga, takutnya ini nanti salah sasaran,” pungkasnya. (lam/sri)
