JAYAPURA (PT) – Pemerintah Provinsi Papua mengklaim sejumlah keberhasilan kinerja yang cukup signifikan pada pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018.
Hal itu disampaikan Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH dalam rapat paripurna DPR Papua membahas tentang Pidato Pengantar Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2018 dan LKPJ Gubernur Papua tahun anggaran 2018 dan Raperda Non APBD, Senin, (16/9).
“Secara umum, capaian kinerja da sasaran pada tahun 2018 memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan. Meski masih ada beberapa sasaran yang belum mencapai hasil yang diharapkan, namun secara umum sudah memperlihatkan capaian yang baik,” kata Gubernur Enembe.
Berkaitan dengan efisiensi, kata Gubernur Enembe, kinerja tahun 2018 memperlihatkan persentase yang berbeda-beda untuk setiap program dan kegiatan.
Namun dengan maksimalnya penyerapan anggaran menunjukkan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan baik sesuai rencana kerja yang ditetapkan.
Apalagi, lanjut Gubernur Enembe, pelaksanaan berbagai program melalui visi Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera telah meletakkan pondasi yang kuat bagi keberlanjutan pembangunan di Papua.
Bahkan, telah membangun pondasi Kebangkitan Papua di segala bidang, begitu juga kemandirian sudah nampak dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan memperkuat kemandirian masyarakat.
Bahkan, dari sisi kesejahteraan, Pemprov Papau telah meningkatkan akses masyarakat asli Papau pada pendidikan dasar dan menengah, termasuk non formal secara merata sesuai kondisi daerah dan budaya, termasuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan khususnya ibu, bayi dan anak dalam rangka mewujudkan generasi emas Papua.
Gubernur Enembe mengatakan, upaya mewujudkan suasana aman, tentram dan nyaman bagi seluruh masyarakat Papau dalam bingkai NKRI, telah membuahkan hasil.
“Hal ini dapat dilihat dari data angka kriminalitas yang terus turun. Perubahan juga terlihat dalam oeningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa,” tandasnya.
Bahkan, kata Gubernur Enembe, opini BOK terhadap LKPD Provinsi Papua selama 5 tahun berturut-turut sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 berada pada opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Selain itu, dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan daerah, Pemprov Papua telah mengimplementasikan e-Government Papua yang terintegrasi melalui e-Papua Pu Rencana, e-Papua Pu Musrenbang, e-Papua Pu Anggaran, e-Papua Perizinan Online dan e-Samsat.
Tidak hanya itu, ungkap Gubernur Enembe, upaya meningkatkan kulaitas SDM Papua yang sehat dan berprestasi telah membuahkan hasil.
“Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita, dalam kurun waktu 2017-2018, terus mengalami kemajuan. Pada tahun 2018 mencapai 60,06 meningkat sebesar 0,97 poin. Kita berhasil meningkatkan pencapaian pertumbuhan IPM sebesar 1,64 persen dibanding tahun 2017, sehingga menempatkan IPM Papua telah berubah status dari kategori rendah menjadi kategori sedang,” papar Lukas Enembe bangga.
Gubernur Enembe juga mengungkapkan kemajuan berarti juga pada upaya peningkatan taraf ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal juga telah membuahkan hasil.
Terlihat menurunnya, tingkat kemiskinan di Papua secara signifikan, pertumbuhan dan perbaikan ekonomi Papua semakin dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat Papua.
“Ini tergambar dari tingkat Gini Rasio atau tingkat ketimpangan yang mencapai 0,384 di tahun 2018 lebih baik dari Gini Rasio tahun 2013 yang mencapai 0,440. Konektivitas antar kawasan dan antar daerah telah meningkat. Percepatan pembangunan jaringan transportasi yang dapat menerobos keterisolasian wilayah,” imbuhnya. (sri/rm)
