JAYAPURA (PT) – Pemerintah Provinsi Papua telah melakukan koordinasi dengan Bupati Jayawijaya dan Lanny Jaya untuk memperhatikan para pengungsi asal Kabupaten Nduga yang mengungsi sejak Desember 2018 lalu.
“Warga yang mengungsi tersebut adalah masyarakat Papua juga yang perlu perhatian dari pemerintah,” kata Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH kepada pers usai menghadiri Launching Pilkada serentak di Taman Imbi, Selasa, (8/10).
Gubernur Enembe menjelaskan, pengungsi Nduga kebanyakan ada di Wamena dan Lanny Jaya, sebab Lanny Jaya lebih dekat dengan Nduga, sehingga Gubernur Enembe yakin dan percaya bahwa masyarakat yang mengungsi tersebut dapat ditangani oleh Pemda Lanny Jaya dengan baik.
“Pemda tetap menjaga kebutuhan makan dan minum dari para pengungsi itu. Untuk Wamena, anak-anak sekolah sudah disekolahkan di gereja-gereja tempat dimana mereka mengungsi dan kami harap, gereja bisa menyediakan tempat yang layak untuk anak-anak tersebut,” ujarnya.
Namun demikian, Gubernur Enembe mengaku kesal, lantaran hingga kini tidak ada perhatian serius dari Pemerintah Pusat dan media massa mempublikasikan kasus pengungsian yang menimpa warga Kabupaten Nduga sejak awal Desember 2018 silam, dimana ada sekitar 5.000 warga mengungsi ke Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Lanny Jaya.
“Pengungsian masyarakat Nduga tertutup oleh berbagai kasus yang akhir-akhir ini muncul seperti ujaran kebencian yang mengakibatkan gelombang demonstrasi yang berujung anarkis dan mengorbankan harta benda dan juga nyawa masyarakat di beberapa kota di Provinsi Papua dan Papua Barat,” katanya.
“Media massa juga tidak pernah membicarakan ini, kalian tahu tetapi kalian malas tau,” sambung Gubernur Enembe.
Menurutnya, kasus pengungsian masyarakat Kabupaten Nduga adalah masalah kemanusiaan yang luar biasa.
“Saya pikir kita juga harus fokus dengan para pengungsi Nduga. Sebagian besar masyarakat Nduga yang mengungsi sudah meninggal. Data yang saya dapat ada sekitar 180 lebih dan itu bukan jumlah yang sedikit,” ujarnya.
Dikatakan, 180 korban terjadi sejak kasus penembakan yang menewaskan 16 pekerja PT Istaka Karya pada 2 Desember 2018.
“Tentara masuk dan membuat 180 masyarakat itu meninggal dan ini didiamkan saja baik secara nasional maupun internasional. Ini tidak boleh, karena orang Papua harus dihargai sama seperti masyarakat Indonesia yang lain,” imbuhnya. (ing/sri)
