JAYAPURA – Untuk menuntaskan buta aksara di Provinsi Papua maka Dinas Pendidikan Provinsi Papua meluncurkan program KKN Tematik Percepatan Buta Aksara yang melibatkan 8 sekolah theologi.
Delapan lembaga sekolah teologi yang terlibat dalam progogram KKN tematik tersebut diantaranya : Kolose Pendidikan Guru (KPG) Mimika, Sekolah Tinggi Theologi (STT) GKI IS Keijne, STT Walter Post Sentani, STT GIDI, STT Baptis Kotaraja; KPG Merauke, KPG Nabire dan Yayasan Kristen Wamena (YKW).
Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Protasius Lobya mengaku, kebijakan Gubernur Papua terkait KKN Tematik melibatkan seluruh perguruan tinggi yakni sekolah Theologi dan KPG di Papua untuk menggarap percepatan buta aksara pada 15 kabupaten yang mempunyai rata-rata buta aksara di atas provinsi.
“Tahun lalu kita sudah lakukan dan tahun ini kita akan kembali melakukan serta tahun depan lebih banyak lagi kita lakukan,”jelasnya.
Dijelaskannya, Dinas Pendidikan Papua lima tahun kedepan akan terus berupaya mendorong agar penuntasan buta aksara di Papua dapat dilakukan program massif, dengan harapan dapat lebih bai atau melebihi raport dari provinsi lain.
“Kita di Papua dari jarak antara kabupaten satu dengan kabupaten lain jaraknya sangat jauh sehingga ketika mendorong percepatan buta aksara pada 15 kabupaten yang ada diperlukan keseriusan.
Salah satu strategi penting dalam menuntaskan buta aksara di Papua adalah tidak menggarap usia produksi, akan tetapi buta aksara di usia mudah kembali tumbuh.
“Dua agenda ini menjadi penting dapat percepatan pendidikan usia dini formal, orang wajib masuk SD dan SMP. Maka kita garap usia yang tidak sekolah selama ini dan kalau tidak buta aksara tidak akan habis di Papua,”ucapnya.
Dijelaskanny, penurunan angka buta aksara di Papua telah mengalami penurunan yang cukup praktis sekitar 20-27 persen dari 30 persen lebih dengan demikian adanya penurunan karena disebabkan penurunan dua strategi berbeda.
“Dimana buta aksara kita garap, sementara pendidikan formal harus dilakukan. Oleh karena melalui kebijakan Gubernur Papua lewat anggaran besar ke kabupaten menyebabkan pelayanan pendidikan berada pada akses pendidikan,”terangnya.
Salah satu faktor yang mempengaruhi tingginya buta aksara di Papua adalah minimnya masyarakat mendapat layanan pendidikan, namun dengan adanya kebijakan Gubernur menurunkan anggaran besar ke kabupaten dan kota menyebabkan semua orang mendapat pelayanan pendidikan.
“Jangan kita bicara mutu dulu yang penting ada akses pendidikan, setelah itu diseratai dengan mutu pendidikan terutama soal baca dan tulis,”pungkasnya. (ing/rm)
