JAYAPURA (PT) – Komisi I DPR RI menilai menyelesaikan masalah Papua tidak cukup hanya dilakukan dengan aspek penegakan hukum, namun harus dilakukan dengan pendekatan dialog.
Hal ini diungkapkan Ketua Komisi I, Meutya Hafid usai melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Papua yang diterima Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE, MM yang dihadiri Forkompinda, tokoh masyarakat dan sejumlah pimpinan SKPD di Sasana Karya Kantor Gubernur Papua, Jumat (8/11).
“Semua harus dilakukan dengan pendekatan dialog, saya rasa tidak cukup hanya melakukan aspek penegakan hukum, kita semua ini sama-sama NKRI,” kata Meutya Hafid.
Meutya Hafid mengatakan, kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke Papua untuk mengecek dan mendengar langsung masukan pasca kerusuhan yang terjadi beberapa waktu lalu pada sejumlah daerah di Papua.
“Pertemuan ini juga merupakan bagian dari langkah pendekatan dialogis yang dilakukan Komisi I DPR RI, dialog seperti ini harus terus dilakukan guna menyerap aspirasi dan masukan dari masyarakat untuk kemudian dirapatkan di tingkat pusat sehingga lahir solusi atas permasalahan yang ada,” tandasnya.
“Intinya kami komisi I DPR RI bisa mengunjungi Papua dan mendapat informasi langsung dari masyarakat, kami sudah melakukan rapat kerja dengan mitra seperti Panglima TNI,” sambung Meutya.
Hal utama dalam kunjungan pertama Komisi I DPR RI adalah mengecek situasi keamanan sekaligus mendapatkan fakta-fakta di lapangan untuk mencari solusi terhadap masalah yang terjadi di Papua.
Sementara itu, Wakil Gubernur Klemen Tinal, SE, MM mengharapkan, dinamika yang terjadi di Papua dapat menjadi perhatian serius dari Komisi I DPR RI.
“Dengan adanya kunjungan ini, kebijakan yang akan diambil nantinya dapat lebih berpihak kepada rakyat Papua,” imbuhnya. (ing/sri)
