JAYAPURA (PT) – Pemerintah Provinsi Papua akan bekerjasama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat dalam melakukan pendataan penduduk terutama Orang Asli Papua (OAP).
Sekda Papua, TEA Hery Dosinaen mengatakan, sampai saat ini Pemprov Papua belum mempunyai data jumlah penduduk OAP.
“Dengan adanya data OAP dan seluruh penduduk di Papua berdasarkan KK menjadi dasar kita untuk mengambil kebijakan lebih lanjut,” kata Sekda Hery Dosinaen kepada wartawan usai bertemu Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat Hasto Wardoyo di Jayapura, Senin (18/11).
Ia menjelaskan, sejak UU Otsus ada Papua tidak mempunyai data rill berapa jumlah OAP, walaupun Gubernur telah memerintahkan para Bupati/Wali Kota untuk mendata dan mengklarifikasi secara tegas berapa jumlah OAP.
“Dengan adanya data jumlah OAP ini ada kebijakan jelas dan tegas terutama kebijakan fiskal yang benar-benar dirasakan masyarakat OAP,” tandasnya.
Menurutnya, dengan adanya pemetaan yang dilakukan BKKBN dapat diketahui berapa jumlah penduduk berdasarkan pendidikan dan pekerjaan.
Hal ini menjadi refrensi pemerintah daerah dan pemerintah pusat ketika UU Otsus direvisi atau setelah berakhir ada referensi pengambilan kebijakan lebih lanjut.
“Sampai hari ini kita tidak punya, dengan bergandengan BKKBN tentunya kita sudah bisa melakukan pemetaan kepala keluarga pada setiapm distrik, kampung dan kabupaten,” Jelasnya.
Ia menyebut hambatan dalam pendataan penduduk OAP salah satunta masalah geografis dan instrument Pemerintah kabupaten/kota.
“Instrument yang mendukung di daerah sangat terbatas serta adanya kearifan lokal yang melekat pada masyarakat,” ujarnya.
Ia mengatakan satu hal terpenting adalah ketika BKKBN yang tadinya sudah paten dan bersinergi dengan Kabupaten serta kampung-kampung, diharapkan ada data-data konkrit walaupun tidak semuanya tetapi ada matriks menjadi refrensi untuk pengambilan kebijakan lebih lanjut.
Ditempat yang sama, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat, Hasto Wardoyo mengatakan, tahun depan BKKBN Pusat akan melakukan pendataan penduduk.
“Melalui grand desain pembangunan kependudukan kita bisa mengetahui jumlah kepala keluarga, jumlah penduduk OAP dan non OAP. Data pilah sangat penting untuk membuat pola pertumbuhan kedepan,” katanya.
Dikatakannya, pendudukan yang akan dilakukan tahun depan ini bukan pendataan secara elektronik yang direkam secara otomatis.
Tetapi akan dilakukan pemetaan untuk mengetahui jumlah kepala keluarga pada suatu kampung atau kabupaten.
“Nantinya data ini menjadi milik bersama, milik lokal dan Papua,” imbuhnya. (ing/sri)
