JAYAPURA (PT) – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) kabupaten/kota diminta berkomitmen dan jujur menyerahkan data jumlah penduduk yang valid dan akurat.
Hal ini ditegaskan Sekda Papua, Hery Dosinaen kepada wartawan disela-sela bimbingan teknis/training of trainer pemadaman data terpadu kesejahteraan sosial (SIKS-NG) bagi Dinas Sosial Kabupaten/kota di Jayapura, Selasa (10/12).
“Sampai hari ini, para keluarga penerima manfaat di Papua sangat sedikit. Hal ini disebabkan karena data. Saya harap kita harus mempunyai komitmen, Dinas Sosial kabupaten/kota harus berani kalau data sudah ini jelas, harus berani mengatakan jumlah penduduk yang sebenarnya dari kampung, distrik sampai kabupaten,” kata Sekda Hery Dosinaen.
Sekda menyayangkan data jumlah penduduk di Provisi Papua terkadang naik secara signitifikan dan sangat amat memperihatinkan, bahkan sampai saat ini belum ada data berapa jumlah OAP dan non OAP setiap kabupaten/kota.
“Hari ini kita juga telah menerima data untuk masyarakat Port Numbay hanya 6 persen dari jumlah penduduk Kota Jayapura, namun data penduduk itu belum klarifikasi dengan jelas,” tandasnya.
Sekda justru mempertanyakan jika dari daerah ada kepentingan politik lokal, ada kepentingan dalam pemerintahan dalam mengejar Dana Alokasi Umum (DAU) dengan menaikan jumlah penduduk secara drastis dan signitifikan.
“Dengan adanya tindakan yang dilakukan Korsubga KPK dalam pencegahan korupsi terintegrasi salah satunya adalah data penduduk,” ucapnya.
Dikatakan, Gubernur telah memerintahkan kepada Bupati/Wali Kota wajib memberikan data OAP, namun sampai saat ini belum ada data yang jelas dan tegas jumlah penduduk secara keseluruhan OAP maupun non OAP.
“Tugas kita adalah bagaimana kita mempunyai data yang valid, dalam limit waktu yang tidak terlalu lama harus mempunyai data NIK,” katanya lagi.
Sementara itu Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua, Ribka Haluk mengatakan, selama ini data penduduk ada nama, namun orangnya tidak ada.
“Dengan adanya kegiatan ini dengan Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat terkoneksi, sasarannya jelas,” pungkasnya. (ing/sri)
