JAYAPURA (PT) – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mendampingi Panita Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) XX 2020 Papua, dalam penyusunan dokumen pengadaan peralatan pertandingan.
Ketua Harian PB PON Papua, Yunus Wonda menyatakan, pelaksanaan PON di Papua harus tertib administrasi.
“Kami terus melakukan upaya dalam menyukseskan gelaran empat tahunan itu. Salah satunya dengan terus melakukan koordinasi agar administrasi even nasional ini berjalan dengan baik,” kata Yunus Wonda kepada wartawan usai melakukan rapat koordinasi dengan LKPP, Senin (9/3).
Yunus mengatakan, dalam setiap koordinasi, pihaknya membahas detail berbagai hal menyangkut administrasi persiapan PON menyangkut regulasi dan penganggaran.
Selain itu, pihaknya juga melakukan koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan Tinggi (Kejati) maupun Polda Papua.
“Kami PB PON dari awal sudah komunikasi dengan LKPP, kita ingin bekerja sesuai dengan aturan, kita tidak ingin nanti selesai PON ada masalah. Kita lihatkan semua pihak, sebelum kita melakukan proses pelelaangan, kita minta LPKK untuk mendampingi termasuk instansi terkait,” imbuhnya.
Sementara itu, Direktur Advokasi Pemerintah Daerah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), M. Aris Supriyanto, PB PON bukan Satuan Kerja (Satker) dari Pemerintah Provinsi Papua.
Oleh karena itu, proses pengadaan beberda dengan proses pengadaan pemerintah, maka diperlukan aturan yang jelas. Maka, rapat koordinasi ini kita melihat dan mila-mnila pekerjaan yang akan ditender, sehingga barang yang dibeli nanti bisa tiba tepat waktu di masing-masing venue PON XX 2020.
“Anggaran yang berada di PB PON ini dana Hibah, maka kita akan melakukan pendampingan, sehingga proses pengadaan bisa berjalan lancar dan tidak ada masalah kedepan,” ucapnya.
Menurutnya, penggunaan anggaran sendiri harus digunakan dengan sebaik-baiknya.
Bahkan, untuk mencegah terjadinya gratifikasi dari anggaran PON, pihaknya mendapat mendat dari Presiden Joko Widodo melalui Inpres No 1 tahun 2020 tentang PON Papua.
“Sesuai dengan Inpres PON, LKPP diberikan mandat oleh presiden untuk melakukan pendampingan, suvervisi terkait dengan pengadaan PON secara keseluruhan, baik pengadaan di PB PON Papua maupun yang di Kementerian terkait,” ucapnya lagi.
Dia optimistis pengadaan peralatan PON bisa berjalan dengan baik, sehingga kedatangan peralatan juga tiba di tempat tepat waktu sesuai kebutuhan dilapangan.
Diketahui, Pemprov Papua mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2 triliun untuk pembangunan dan renovasi venue maupun peralatan pertandingan yang akan digunakan untuk PON 2020 di Bumi Cenderawasih. (lam/sri)
