JAYAPURA (PT) – Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH didampingi sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua meninjau lokasi rencana pembangunan Kantor Gubernur yang baru di Koya Timur, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Rabu (30/9).
Lahan seluas 384 hektar tersebut nantinya akan dijadikan pusat pemerintahan Provinsi Papua.
Pembangunan Kantor Gubernur yang digadang-gadang akan menjadi Kantor Gubernur terbaik di Indonesia tersebut akan mulai dibangun tahun depan.
“Seluruh kantor OPD nantinya akan berada di Koya Timur,” kata Penjabat Sekda Papua, Doren Wakerkwa, SH kepada wartawan didampingi Gubernur Papua, Lukas Enembe dan sejumlah Kepala OPD.
Sekda Doren menerangkan selain merupakan janji kampanye LUKMEN dulu wacana ini juga lahir karena melihat kondisi pusat pemerintahan di Kota Jayapura yang semakin padat dan kurang memadai, sehingga menyulitkan dalam melakukan koordinasi.
“Kami akan lakukan kajian dan akan rancang bangunannya kemudian semua perencanaan akan disiapkan Dinas PUPR. Kita akan bahas berkaitan dengan AMDAL, konsultan perencanaan, pembayaran dan penyelesaian tanah, aspek lingkungan, semua kita bahas dan kita bicarakan,” bebernya.
Ia menambahkan, Kantor Gubernur Papua yang baru ini akan dibangun diatas lahan seluas 384 hektar.
Rencananya pembangunan kantor tersebut dimulai pada 2021 mendatang dan untuk sementara gedung yang selama ini menjadi tempat pusat pemerintahan akan digunakan untuk kepentingan lain.
“Luas lahan 384 hektar dibangun kantor Gubernur yang baru dan akan diikuti oleh seluruh kantor OPD. Selesai pembangunan sebelum berakhir masa jabatan Gubernur pada 2023. Dengan demikian tahun 2021 bisa kita mulai bekerja,” jelasnya.
Sementara itu, Kadis PUPR Papua, Gerius One Yoman menyebutkan gedung Kantor Gubernur Papua di Koya Timur ini pastinya akan dibangun dengan inovasi baru dan lebih megah dari kantor pusat pemerintahan daerah lainnya di Indonesia.
“Pertama sesuai dengan arahan Gubernur, kami akan tata ruang kota sebagai kota baru untuk membangun kantor Gubernur pasti ada inovasi baru kita akan lakukan sesuai mekanisme dan aturan yang ada,” ucapnya.
“Kita survei lokasi wacana yang diimpikan Gubernur Papua. Sementara kita akan nego harga kepada pemilik tanah belum final. Untuk pindah itu jelas, karena Kota Jayapura sudah tidak layak, karena kota sekian tahun dan sudah perkembangan semakin tahun semakin bertambah manusia dan kendaraannya, mobil dan lainnya,” cetusnya menambahkan. (ing/rm)
