Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH ketika menyerahkan DPA SKPD tahun 2022 di Sasana Krida, Kantor Gubernur Papua, Senin (14/2).
JAYAPURA (PT) — Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH secara resmi menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2022 kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemprov Papua dan sejumlah instansi vertikal lainnya, Senin (14/2) di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua.
Dalam penyerahan DPA tersebut, Gubernur Lukas Enembe menekankan beberapa hal ketika akan melaksanakan program-program untuk memajukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Juru Bicara Gubernur, M. Rifai Darus, SH, MH mengatakan, pertama, Gubernur mengucapkan terima kasih kepada seluruh SKPD dan ASN yang telah menyelesaikan tanggungjawab penyusunan anggaran bersama legislatif.
Kemudian kedua, Gubernur adalah perwakilan dan perpanjangan tangan pemerintah pusat, sehingga apa pun yang dikatakan dan diperintahkan oleh Presiden, maka Gubernur Papua akan menindaklanjuti itu.
Ketiga, Gubernur menyampaikan bahwa tahun 2022 adalah masa transisi dalam penerapan tentang regulasi-regulasi baru, yang harus disesuaikan oleh Pemprov Papua.
“Banyak kewenangan yang berubah, sehingga harus diikuti oleh Pemprov Papua khususnya dalam rangka implementasi Undang-Undang Otsus Nomor 2 Tahun 2021 dan telah diimplementasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 106 dan 107,” jelas Jubir Rifai kepada wartawan usia mendampingi Gubernur menyerahkan DPA 2022.
Sementara keempat, Gubernur menyampaikan bahwa gunakan dana sebaik mungkin sesuai dengan peraturan dan peruntukannya.
Lebih khusus Gubernur menekankan supaya tertib administrasi menjadi pedoman bagi semua SKPD, agar tak ada lagi yang salah dalam penggunaan keuangan.
“Tak hanya itu, rencana penganggaran harus diikuti secara baik dan tertib oleh seluruh SKPD,” imbuhnya.
Dikatakan Rifai, ada stressing yang diberikan Gubernur dalam poin keempat ini yakni kepada Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua, dalam melakukan pelelangan harus tertib administrasi dan peraturan yang berlaku, agar tak terjadi keterlambatan maupun gagal lelang dan lain-lain.
Kelima, Gubernur ingin sampaikan bahwa mari semua bekerjasama pemerintah, masyarakat, agar apa yang telah dicapai Pemprov Papua dalam penggunaan keuangan bisa tetap dipertahankan dengan WTP-nya dan Gubernur fokus betul untuk mengajak semua pihak, karena masa kepemimpinannya akan berakhir tahun 2023.
“Mari bersama-sama bergandengan tangan untuk membangun Papua ini, karena masa depan Papua masih panjang dan berkesinambungan serta tak berakhir satu era Gubernur saja,” pungkasny. (fil/nald)
