JAYAPURA (PT) – Provinsi Papua memiliki potensi perikanan yang sangat besar, oleh karena itu sebagai upaya untuk memaksimalkan potensi tersebut, Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH dimasa eranya memberikan perhatian khusus pada bidang perikanan selama 10 tahun memimpin Papua.
Demikian disampaikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikana Papua, Ir. Iman Djuniawal, M.Si kepada Tim Media Jejak Pembagunan Era LUKMEN disela-sela penyerahan bantuan paket perikanan kepada masyarakat di PPI Hamadi, Kota Jayapura, belum lama ini.
“Selama kepemimpinan Bapak Gubernur Lukas Enembe terjadi perubahan besar dibidang kelautan dan perikanan. Hampir semua sarana dan prasarana perikanan dapat terpenuhi,” bebernya.
Dikatakan, kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe sebanyak 9 pelabuhan perikanan dibangun yakni Pelabuhan Perikanan Waiya Depapre di Jayapura, Sumuraman di Mappi, Fandoi di Biak, Sarafambe di Waropen, Waharia di Nabire, Hamadi di Jayapura, Pomako di Timika, Kelapa Lima di Merauke, dan Pelabuhan Perikanan Asmat di Kabupaten Asmat.
Dari 9 pelabuhan itu, diakuinya Papua memiliki tiga 3 SKPT (Sentra Kawasan Perikanan Terpadu), yakni SKPT Biak Numfor, SKPT Mimika, dan SKPT Merauke. Khusus SKPT Biak, pihaknya akan memplotnya sebagai hub export (pusat ekspor) untuk wilayah Papua, karena SKPT ini berada di wilayah terluar yang aksesnya langsung ke wilayah negara lain.
Selain itu, tahun 2023 diperlukan kerjasama semua stakeholder dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor perikanan, sebab dengan adanya pembentukan daerah otonomi baru, maka tentu akan berdampak pada PAD Papua dari sektor perikanan.
Iman menjelaskan, PAD dari sektor perikanan tahun 2022 menyumbang Rp 1,4 miliar dengan rincian penyumbang PAD terbanyak dari wilayah Selatan Papua sebanyak 70 persen, Papua Tengah 25 persen. Oleh karena itu, 9 Pemda Kabupaten/Kota di Papua harus serius menggarap potensi perikanan yang ada jika ingin memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam jumlah yang besar.
“Kedepan kita harus fokus mengelola potensi perikanan yang ada di Papua, kita tidak bisa tinggal diam, SDM kita sudah sangat baik, sektor perikanan kita memiliki kekuatan besar dan peluang untuk terus dikembangkan dan banyak potensi pendapatan dari sektor perikanan yang belum digarap secara maksimal. Oleh karena itu, pihaknya terus berupaya untuk mengembangkan sektor perikanan, tentunya dengan berbagai upaya dan diharapkan kedepan sudah bisa dapat meningkatkan nilai PAD,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Papua Agus Rahmawan, S.ST.Pi, M.Si yang dikonfirmasi mengatakan, di Papua terdapat dua Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Republik Indonesia, yakni WPP 717 di wilayah perairan utara Papua dan WPP 718 di perairan selatan Papua. Kata Agus, pada tahun 2022 lalu, Kabupaten Biak Numfor, Papua melalui Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) sukses melakukan ekspor perdana produk perikanan ke Singapura dan Jepang.
Dikatakannya, Biak dapat menjadi hub ekspor untuk produk perikanan dari wilayah Papua, seperti Nabire, Jayapura, Serui, dan Bintuni, yang berada pada Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 717. “WPPNRI 717 memiliki komoditas perikanan bernilai ekonomis tinggi seperti tuna, tongkol, cakalang, kerapu, lobster dan kepiting,” katanya.
Hanya saja, yang perlu dilakukan kedepan adalah peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) sebeb, saat ini masih terbatasanya SDM Syahbandar Perikanan di Pelabuhan Perikanan, belum terpenuhi SDM Pengawas (PSDKP) di Kab/Kota di Provinsi Papua dalam jumlah dan kualitas, Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan Terbatas dan Pos/UPT PSDKP di Kab/Kota belum ada (terbangun).
Dikatakan, ekspor ini menjadi langkah awal yang baik bagi Kabupaten Biak Numfor untuk dapat memasarkan produknya ke luar negeri. “Tentunya langkah selanjutnya adalah meningkatkan jumlah ekspor dan memperluas pasar, semoga ekspor ini menjadi awal yang baik bagi Papua dan berdampak positif bagi kesejahteraan bagi masyarakat,” tandasnya.
Editor : Ronald
