BALI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mendorong agar pelaksanaan pengelolaan kepegawaian lebih baik di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Papua maupun kabupaten/kota Se-Papua.
Hal ini ditegaskan oleh Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Auri, SE, MM ketika membuka secara resmi Rakornis Kepegawaian di Grand Mega Resort dan Spa, Kuta, Bali, Rabu (26/7/2017).
“Atas nama Pemprov Papua, kami menyambut baik salah satu program tahunan dari BKD Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan pengelolaan kepegawaian dan pembinaan SDM aparatur,”ungkapnya.
Menurutnya, melalui rapat ini diharapkan dapat mempererat tali silahturami dan kasih diantara para pengelola kepegawaian dan paling utama adalah dapat dimanfaatkan sebagai forum komunikasi dalam mendapatkan berbagai informasi penting dan strategis yang terkait yang terkait dengan bidang kepegawaian.
“Forum ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk saling berinteraksi dan membahas berbagai permasalahan, sekaligus merumuskan cara-cara penyelesaian hal-hal yang berkaitan dengan bidang kepegawaian, sehingga para pembina dan pengelola kepegawaian baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota di tingkat unit pelaksana teknis di daerah,”imbuh Elysa.
Ia menambahkan, beberapa hal penting yang diharapkan dapat diselesaikan diantaranya pelaksanaan administrasi pengelolaan kepegawaian baik ditingkat OPD di lingkungan Pemprov Papua maupun kabupaten/kota Se-Papua.
Antara lain proses kenaikan pangkat, disiplin ASN yang rendah dan belum maksimal pelaksanaan SKP secara online karena tidak didukung oleh infrastruktur (jaringan,red), masih rendahnya kinerja ASN dan kesejahteraan ASN.
“Oleh sebab itu, penyelenggaraan Rakornis kepegawaian Se-Papua tahun 2017 ini, mempunyai makna yang sangat strategis untuk mengevaluasi berbagai permasalahan tersebut, diatas dan merumuskan langka-langka penyelesaian,”bebernya.
Merujuk pada Peraturan Pemerintah No 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah mengamanatkan kepada pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota Se-Provinsi Papua dapat membentuk OPD batu dengan struktur organisasi dan tata laksana yang baru.
“Hal ini memacu pengelola kepegawaian untuk lebih meningkatkan kinerja dalam menyusun dan menata administrasi dan personil ASN sesuai dengan tupoksi SKPD/OPD masing-masing,”terangnya.
Hal lain yang sedang dihadapi kepegawaian adalah proses seleksi jabatan tinggi pratama (JPT) di beberapa daerah telah bermasalah karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentukan yang berlaku. (ama/rm)
