JAYAPURA – Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan komitmen menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan maka visi misi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih diharapkan tidak hanya retorika namun benar-benar dapat diimplementasikan.
Demikian diungkapkan Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Auri, SE, MM ketika Bimbingin Teknis (Bimtek) E-Planning dan E-Budgeting bagi pejabat Bappeda, Badan Keuangan, Diskominfo dan Progammer 9 Kabupaten dan Kota, Selasa (29/8/2017)
Sekedar diketahui, 9 pemerintah daerah tersebut, yakni Kota dan Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, Mamberamo Raya, Merauke, Biak Numfor, Nabire dan Jayawijaya.
Auri mengungkapkan, kegiatan bimtek untuk memfasilitasi kabupaten dan kota mempercepat program pemberantasan korupsi yang sementara dilakukan pemerintah provinsi kerja sama dengan KPK.
“Sehingga ini diantaranya merupakan bentuk dukungan kepada kabupaten dan kota untuk bisa maksimal dalam pemberantasan korupsi melalui program penerapan E-Planning dan E-Budgeting,”katanya.
Dalam kegiatan kali ini, Pemprov Papua baru menggelar untuk delapan kabupaten dan satu kota, dimana mereka sebelumnya telah lebih dahulu menandatangani berita acara penyerahan sourch code E-Planning dan E-Budgeting pada 18 Juli 2017 lalu di Sasana Krida Kantor Gubernur.
“Nanti untuk 20 kabupaten lainnya akan menyusul di Oktober 2017 mendatang. Yang pasti jadwalnya nanti akan ditentukan oleh Tim Korsub KPK,”terang dia.
Dari pelaksanaan bimtek ini, diharapkan pejabat maupun programmer delapan kabupaten dan satu kota ini memiliki satu kesamaan gerak langkah dalam upaya penegakkan korupsi, baik provinsi maupun kabupaten dan kota.
“Sebab melalui bimtek yang berlangsung selama tiga hari ini, nanti akan dibagi kuisioner dari narasumber yang nanti akan dievaluasi oleh narasumber. Kuisioner ini kemudian akan dijadikan sebagai pedoman untuk mendukung percepatan pemberantasan korupsi diatas tanah ini,”harapnya.
Senada disampaikan Kepala Dinas Kominfo Papua, Kansiana Salle, SH selaku bagian dari Tim Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi. Dirinya berharap melalui kegiatan Bimtek tersebut, dapat dihasilkan satu acuan maupun kerangka untuk percepatan pemberantasan korupsi diatas tanah ini. (ing/rm)
