JAYAPURA – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua tahun ini mengalokasikan anggaran sekitar Rp 90 miliar untuk pembangunan jembatan Holtekamp. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua, Djuli Mambaya mengungkapkan, tahun ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang provinsi Papua telah menganggarkan Rp.90 miliar untuk tahun 2017 untuk pembangunan jembatan Holtekamp.
“Pembangunan jembatan Holtekamp ini akan menggunakan dana sharing sesuai kesepakatan bersama antara pusat dan pemprov Papua serta Pemkot Jayapura, namun Kota Jayapura mengundurkan diri untuk membiayai pembangunan jembatan tersebut,”terangnya.
Dengan tidak adanya dukungan dari Pemkot Jayapura tersebut, Ujar Djuli Mambaya Kementerian PUPR dan Pusat akan mencari solusi mengenai tanggungjawab yang diberikan kepada Kota Jayapura mungkin tidak mampu dituntaskan.
“Sehingga alokasi anggaran pembangunan jembatan Holtekamp bersumber dari APBN dan APBD Provinsi Papua, dimana sudah dialokasikan dalam DPU Provinsi Papua sebesar Rp 90 miliar. Anggaran ini sudah berjalan, saudara-saudara boleh cek disana (Kantor PU-red), saya baru kemarin tiba dari Holtekamp,”tegasnya.
Walaupun Pemkot menarik dukungan terhadap pembangunan jembatan tersebjut, Namun kata Djuli Mambaya pembangunan kedua proyek multi year tersebut tetap berjalan sesuai dengan progress.
“Pembangunan tetap berjalan sesuai program, namun saya sedikit mengkritisi pernyataan Menteri PUPR bahwaaa kita buang handuk,” ucapnya dengan nada kecewa.
Ditegaskannya, pihaknya tidak menyerah dalam pembangunan jembatan tersebut,”justruk kita yang pergi berjibaku disana. Pemprov berjibaku di Holtekamp dan Ringroad, justru dana APBN yang ditarik di Ringroad, itu yang perlu dipertanyakan,”tegasnya lagi.
Ia berharap kepada Kementerian terkait agar membantu pembangunan di Papua dengan sepenuh hati dan perencanaan yang benar, salah satu bukti bahwa Kementerian gagal selama ini Papua adalah pembangunan jalan trans Papua dari Jayapura-Kabupaten Wamena sampai sekarang tidak jadi.
“Ada apa sampai tidak jadi, karena tidak ada perencanaan yang matang dan tidak berkaloborasi dengan pemprov Papua dalam hal dinas DPU dan PR,”tambahnya.
Disinggung mengenai kunjungan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono ke Papua beberapa waktu lalu, Djuli Mambaya memberi Apreasiasi.
“Kedatangan Meneri PUPR ke Papua untuk memperkuat program-program Jokowi dalam menuntas pembangunan infrastruktur di Bumi Cenderawasih, namun tentunya butuh waktu, uang dan tenaga yang bagus untuk menyelesaikan pembangunan insfrastruktur di Papua,”beber Djuli Mambaya.
Djuli Mambaya, kunjungan Menteri PUPR tersebut akan mendongkrak pertumbuhan pembangunan infrastruktur di Papua.
“Kedatangan menteri untuk melihat langsung paket-paket yang ada terutama pada proyek pembangunan jembatan Holtekamp,”jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menargetkan pembangunan Jembatan Holtekamp di Kota Jayapura, Provinsi Papua dapat diselesaikan pada September 2018 atau lebih cepat dari rencana semula tahun 2019. Saat ini progres pembangunan fisik jembatan telah mencapai 78,68%.
“Pembangunan Jembatan Holtekamp tidak banyak mengalami kendala. Sesuai rencana awal akan selesai tahun 2019, namun tengah kami upayakan percepatan penyelesaiannya,”kata Basuki ketika meninjau pembangunan Jembatan Holtekamp bertipe Arch Bridge di Jayapura, Kamis (8/9/2017).
Konstruksi rangka baja bentang utama Jembatan Holtekamp perakitannya dilakukan di Surabaya lalu dikapalkan ke lokasi. Dijadwalkan tanggal 25 September 2017 akan dilakukan pengiriman rangka jembatan tersebut sepanjang 112 meter dari Surabaya.
Waktu pengiriman diharapkan bisa tepat waktu mengingat kondisi kondisi klimatologi, terutama di Kawasan Laut Banda yang berpotensi menimbulkan project delay yang signifikan. (ing/rm)
