JAYAPURA – Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) yang disinyalir memiliki rekening gendut sebesar Rp 130 miliar berinisial ET saat ini non job.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua, Djuli Mambaya mengungkapkan, pegawai tersebut sudah non job karena diduga tersangkut kasus dugaan proyek fiktif ruas jalan Kemiri-Depapre. Sebelumnya, ET menjabat sebagai Kepala Seksi Bina Marga, sekaligus PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) di instansi itu.
Djuli Mambaya tidak mengetahui secara pasti dugaan kepemilikan rekening gendut yang dialamatkan kepada stafnya, sebab baru menjabat hampir setahun di instansi tersebut.
“Tentang logika staf saya diduga punya rekening gendut, saya pikir itu urusan pribadi beliau dan tidak terkait dengan dinas. Tentang sumber dananya darimana yang bersangkutan mendapatkan, itu juga urusan pribadi beliau,”ungkapnya.
Namun untuk proses hukum, dirinya menyerahkan kepada aparat penehak hukum untuk mengambil langkah-langkah sesuai aturan yang berlaku.
“Yang pasti kita sangat mendukung apa yang menjadi tugas pihak kepolisian, dimana yang bersalah harus dihukum,”terangnya.
Djuli Membaya mendukung penuh upaya aparat penegak hukum, dalam mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret sejumlah stafnya. Bahkan dirinya siap membantu aparat penegak hukum, agar upaya pemberantasan korupsi di Papua bisa berjalan tuntas dan segera terungkap.
“Kalau ada staf saya terkait kasus dugaan korupsi proyek fiktif pembangunan ruas jalan Kemiri- Depapre, itu biarlah hukum menuntaskan. Karena untuk membangun infrastruktur di Papua ini kita harus patuh pada hukum,”katanya.
Sebelumnya, Anggota DPR Papua, Boy Markus Dawir menyebut dari hasil pemeriksaan dan pengembangan kasus ruas jalan Kemiri-Deprapre, terungkap seorang oknum staf Dinas PU Papua diduga memiliki rekening gendut senilai Rp 130 miliar.
Boy menduga pemilik rekening gendut itu, berinisial ET, yang membuka rekening di beberapa bank baik didalam maupun luar negeri. Yang bersangkutan pun diketahui sudah menjadi PPTK sejak 2009 lalu. (ing/rm)
