JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua meminta kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Papua supaya dapat membuat program-program yang dapat meningkatkan dan memenuhi ketersedian pangan di Papua. Demikian diungkapkan Sekda Papua, TEA. Herry Dosinaen, S.IP, M.KP saat mengikuti Rapat Dewan Ketahanan Pangan tingkat Provinsi Papua, Rabu (20/9/2017).
“Saya harap jangan membuat suatu program yang terlalu tinggi tetapi hal mendasar tidak diperhatikan. Buatlah sesuatu yang benar-benar bisa menyiapkan bahan makanan untuk masyarakat Papua,” tegas Sekda.
Guna meningkatkan kebutuhan pangan, lanjut Sekda Hery Dosinaen berharap dewan ketahanan pangan Papua dapat mengambil langkah-langkah konkrit untuk penanganan pangan.
“Saya minta Dewan ketahanan pangan tingkat Provinsi Papua diminta untuk solid agar bisa menanagani persoalan-persoalan, termasuk bagaimana menyiapkan bahan makanan bagi masyarakat Papua,” jelasnya.
Sebab, kata Hery Dosinaen, sangat ironis ketika ada masyarakat Papua kelaparan hanya karena tidak ada perhatian. Meskipun Kabupaten Merauke telah menjadi sentral pertanian padi di Papua, namun itu merupakan bagian kecil saja.
“Yang lebih utama adalah, kalian yang bertugas pada bidang ketahanan pangan harus bisa melihat situasi di masyarakat,” katanya lagi.
Ia menjelaskan, di Papua ada dua wilayah yang sangat berbeda, yakni gunung dan pantai. Tentunya dengan kondisi alam dan makanan pokok berbeda yang mana masyarakat wilayah pesisir mengkonsumsi sagu, sementara masyarakat gunung jadikan umbi-umbian sebagai makanan pokok.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua, Roberth Edy Purwoko mengatakan rapat dewan ketahanan pangan tingkat provinsi sempat mengalami kevakuman kurang lebih dua tahun.
“Saat ini kami sudah mulai lagi karena ada tujuan yang akan dicapai, antara lain untuk PON XX dengan membangun kembali koordinasi,” beber Roberth.
Menurutnya, seharunya rapat dewan ketahanan pangan dilakukan setiap tahun, guna mengetahui apa saja perkembangan maupun kendala masing-masing kabupaten/kota dalam memenuhi ketahanan pangan.
“Kami berharap dengan dimulainya ini kembali, kendala yang selama ini dihadapi kabupaten/kota bisa terjawab,” tambahnya. (ing/rm)
