JAYAPURA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua akhirnya menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua dan Kepolisian Daerah Polda (Polda) Papua, meski penandatanganan NPHD tidak dihadiri oleh KPU Papua, penandatanganan tetap berjalan.
Penandatanganan NPHD ini dilakukan oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP,MH, Kapolda Papua, Irjen Pol. Boy Rafli Amar, Ketua Bawaslu Papua, Peggy Watimena dan dihadiri oleh Panglima XVII Cenderawasih, Mayjen TNI. George Elnadus Supit.
Gubernur Papua, Lukas Enembe mengungkapkan bahwa penandatanganan NPHD merupakan bentuk komitmen dari Pemerintah Provinsi Papua untuk mendukung pelaksanaan Pilkada Gubernur Papua tahun 2018.
“Kita semua hadir pada hari ini dan mengikuti penandatanganan NPHD, karena untuk tahapan pilkada Gubernur tahun 2018 sudah dimulai Oktober, sedangkan pilkada bupati di 7 kabupaten tahapannya akan dilaksanakan pada bulan Desember,”ungkapnya saat memberikan sambutan pada kegiatan NHPD antara Gubernur Papua, KPU Papua, Bawaslu Papua, Polda Papua di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua.
Dikatakan, mengingat pelaksanaan pilkada Gubernur dan bupati 7 kabupaten berjalan bersamaan, sehingga dibutuhkan dukungan yang optimal dari semua pihak.
”Untuk itu saya harapkan kepada bupati di 7 kabupaten yang akan melaksanakan pilkada serentak tahun 2018 agar segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan memprioritaskan serta merealisasikan anggaran yang diperlukan oleh penyelenggara dan pihak keamanan di daerah masing-masing,”katanya.
Menurutnya, merujuk pada UU No 10 tahun 2016 tentang pilkada Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati,Wali Kota/Wakil Wali Kota dan UU No 7 tahun 2017 tentang pemilu, bahwa kesuksesan penyelenggara pemilu, bahwa kesuksesan penyelenggara pemilu dan pemilukada ditentukan oleh beberapa unsur.
“Saya harapkan kepada bupati untuk memberikan dukungan teknis kepada penyelenggara sepanjang tidak bertentangan/duplikasi dalam pembiayaan yang telah ditetapkan dalam NPHD,”imbuh Enembe.
Tak hanya itu, Gubernur menuturkan bahwa sesuai dengan ketentuan Permendagri No 44 tahun 2015 bahwa pencairan belanja hibah daerah untuk pemilukada dapat dilakukan sekaligus atau bertahap sesuai dengan kebutuhan kegiatan penyelenggara pemilukada.
“KPU Papua, Bawaslu dan pihak keamanan agar menyampaikan laporan penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur paling lambat 3 bulan setelah berakhir seluruh tahapan yaitu penetapan calon terpilih,”bebernya.
Pihaknya juga mengharapkan dukungan semua pihak agar pelaksanaan pilkada Gubernur Papua tahun 2018 dapat berjalan dengan baik dan tidak menyesahkan persoalan seperti PSU pada pilkada serentak tahun 2017 di Kabupaten Intan Jaya, Tolikara, Kepulauan Yapen, Puncak Jaya dan Kabupaten Jayapura.
Menyoal besaran anggaran untuk masing-masing pihak, Lukas menambahkan untuk KPU Papua sendiri dari pengajuan anggaran sebesar Rp 1 triliun lebih, dalam NPHD yang ditandatangai anggaran yang disetujui sebesar Rp 850 milliar, sedangkan untuk Bawaslu Rp 250 milliar dan Keamanan Rp 230 milliar.
“Untuk KPU kalau memang anggaran masih kurang, nanti kita akan bahas lagi yang terpenting kan sudah disahkan NPHD ini karena tanggal 27 September ini merupakan batas akhir penandatanganan NPHD, sehingga jika masih kurang kita akan tambah di APBD induk 2018,”tambahnya.
Lukas kembali menuturkan bahwa besaran anggaran untuk KPU, tersebut sudah melalui berbagai tahapan mulai dari pembahasan di Kemendagri, Kemenkeu dan KPK, sehingga besaran anggaran angka yang ditetapkan di NPHD, merupakan rasionalisasi anggaran yang diajukan oleh KPU.
“Ini merupakan rasionalisasi anggaran dari diajukan, ada beberapa item yang dianggap berlebihan seperti alat peraga kampanye kita kurangi, kalau untuk honor dan lainnya tidak bisa dikurangi,”tuturnya lagi.
Terkait dengan ketidakhadiran KPU, Gubernur menjelaskan bahwa Ketua KPU sudah melaporkan ke pihaknya bahwa KPU saat ini tengah menghadapi gugatan Pilkada Kabupaten Jayapura di Mahkamah Konstitusi.”Beliau sudah lapor mereka saat ini sedang ikut sidang pilkada Kabupaten Jayapura,”tandasnya. (ama/ing//lam/rm)
