JAYAPURA-Penataan organisasi saat ini jadi perhatian pemerintah karena merupakan pelembagaan jaringan kerjasama yang adaptif dalam demokrasi. Gubernur Papua, Lukas Enembe,S.IP,M.H, mengungkapkan di era pemerintahan sekarang ini, model birokrasi yang kaku disingkirkan guna mempermudah koordinasi serta membuat pemerintah daerah menjadi responsif terhadap perkembangan yang terjadi ditengah masyarakat.
“Implikasinya adalah aspek kelembagaan, aspek kepegawaian, aspek ketatalaksanaan, dimana dampak yang ditimbulkan dari penataan organisasi pada ketiga aspek tersebut, otomatis juga berpengaruh pada pembiayaan,”jelasnya dalam sambutan yang dibacakan oleh Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Auri,SE.,MM, ketika membuka kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Bidang Organisasi Se Provinsi Papua tahun 2017 di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua,Jumat (29/9).
Dikatakan, restrukturisasi pada dasarnya merupakan pembenahan atau perombakan mendasar terhadap seluruh mata rantai institusi untuk mencapai daya saing tinggi. Dengan kata lain rekstrukturisasi menyangkut seluruh fungsi manajemen sebuah organisasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan manajemen sumber daya manusia.
“Sejalan dengan upaya penataan aparatur di lingkungan birokrasi, maka perlu dilaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja pada setiap satuan organisasi untuk menyusun peta jabatan, kompetensi jabatan dan kebutuhan jumlah pegawai untuk mengisi jabatan tersebut sesuai dengan beban kerja organisasi,”tuturnya.
Untuk itulah, ujar Elysa Auri, analisis jabatan dan analisis beban kerja diperlukan dalam rangka menyusun daftar yang diperlukan dalam rangka menyusun daftar susunan pegawai sesuai dengan jabatan yang ada didalam organisasi pemerintahan.
“Disamping SDM yang berkualitas dan profesional, tata laksana sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi. Tata laksana dapat mencukup tata kerja, sistem kerja dan prosedur kerja,”imbuhnya.(ama/jg)
