JAYAPURA-Kabupaten di provinsi Papua nampaknya masih setengah hati menyerahkan pengelolaan personil, pendanaan, prasarana dan dokumen (P3D) SMA/SMK ke provinsi.
Hal ini diungkapkan gubernur Papua Lukas Enembe,S.IP,MH dalam kegiatan penyerahan pengelolaan personil, pendanaan, prasarana dan dokumen (P3D) SMA/SMK ke provinsi di gedung negara, Kamis (19/10/2017) kemarin.“Kelihatannya kabupaten/kota berat menyerahkan SMA/SMK kepada provinsi,” kata Gubernur.
Hal ini dilontarkan Lukas Enembe, sebab pada penandatangan P3D tersebut sebagian besar bupati tidak hadir untuk menyerahkan.“Sebagian bupati tidak hadir atau sebagian mewakili dari kabupaten tidak hadir, apakah sudah memberikan informasi kepada mereka, saya belum tahu atau sudah di radiogram tetapi mereka tidak hadir, apakah mereka berhalangan atau tidak mau menyerahkan,”tegas Lukas Enembe.
Gubernur mengaku, penyerahan ini sangat penting mengingat provinsi akan melakukan penghitungan ulang mengenai biaya atau gaji yang bersumber dari dana Otsus.
“Jadi kita harap yang tidak datang bukan karena tidak mau menyerahkan tetapi karena kemungkinan berhalangan apakah tidak mendapat radiogram atau penerbangan,”ujarnya.
Walaupun demikian, Pemprov Papua secara resmi menerima P3D tersebut. Walaupun ini hal tersebut berdampak sangat luar biasa terhadap provinsi terutama mengenai pendanaan.
“Tentu ini berdampak luar biasa, kami sudah mempunyai pegawai sebanyak 7500 lebih dengan adanya penambahan ini akan menjadi 18 ribu ASN, itu tidak main-main. Ini berdampak luar biasa, berdampak pada sistem penggajian kita. Dengan adanya penambahan personil otomatis akan berdampak,” lanjutnya.
Gubernur meminta kepada Kepala BPSDM Kemendagri, Teguh Setyabudi agar menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri mengenai situasi yang terjadi di Papua terutama mengenai Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2018.
“Tolong sampaikan kepada Mendagri situasi terjadi seperti ini, penyerahan sudah diterima resmi dan tahun depan hitungan DAU sudah harus jelas, karena saat ini kita punya DAU 2,5 triliun tidak cukup untuk membiayai 18 ribu,”katanya lagi.
Sebab kata Lukas Enembe, penambahan DAU sangat penting untuk penghitungan gaji pegawai yang sudah diterima oleh pemerintah provinsi.“Teman-teman kita di daerah seluruhnya kita terima. Kemudian kemungkinan kita akan menyesuaikan asset-asetnya, karena asetnya bermasalah banyak. Secara bertahap akan diselesaikan, ini dampak dari undang-undang nomro 23 tahun 2014,”ucapnya.
Mengenai masalah asset, provinsi Papua akan menyelesaikan secara pelan-pelan, seperti sekolah-sekolah sebagian besar mempunyai masalah baik pendanaan maupun bangunan.(ing/jg)
