JAYAPURA-Asisten Bidang Umum Provinsi Papua, Elysa Auri meminta komitmen seluruh SKPD di lingkungan pemerintah provinsi untuk menyiapkan data dan melaporkan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi maupun SAKIP di instansinya masing-masing.
“Sebab Pemerintah Provinsi Papua pada tahun ini menargetkan dapat meraih nilai B dengan kisaran 65-75, untuk sistem akuntabilitas kinerja instensi pemerintah (SAKIP),”ungkapnya kepada wartawan, belum lama ini.
Sementara itu, Tim evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) meminta satuan kerja perangkat daerah provinsi Papua, jujur dalam menyampaikan laporan kinerja.
Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III Kemenpan RB, Naptalina Sipayung mengatakan kerjasama sangat diperlukan selama evaluasi, guna mendapat hasil optimal.
“Lebih baik kita berterus terang dari pada merekayasa, karena kami tidak bisa memotret jika itu disembunyikan, sebab kalau ada rekayasa kami pun akan sulit menyampaikan rekomendasi karena ada yang tidak tepat,” kata Naptalina, di Jayapura belum lama ini.
Ia tekankan, tugas evaluasi bukan hanya untuk melihat hitam dan putihnya instansi pemerintah, tetapi kami juga ada pembinaan apabila masih ditemui kekurangan.”Jadi selain kami menilai, kami juga mendampingi,”ujarnya.
Selama evaluasi, ujar ia, pihaknya akan melihat masing-masing rencana kerja ataupun apa yang sudah dilakukan provinsi Papua melalui SKPD nya.(ing/jg)
