JAYAPURA-Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua, Elia loupatty mewarning pejabat di 29 Kabupaten dan Kota agar menghindari diri dari praktek Korupsi, Â Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Menurut Elia Loupatty, pelaksanaan pelayanan publik di Indonesia khususnya di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) saat ini mendapat perhatian serius dari masyarakat, Â akibat masih adanya stigma negatif bahwa pelaksanaan pelayanan di PM PTSP rentan dengan korupsi.
“Stigma ini makin diperkuat dengan beberapa kasus pelanggaran hukum yang ditangani KPK dan melibatkan petugas PMPTSP. Tetapi saya bersyukur sampai saat ini belum ada pejabat maupun petugas di Papua yang ditangani KPK. Dan saya atas nama Gubernur,  berharap tidak ada pejabat kita yang ditangani KPK,” ujar Elia Loupatty saat memberikan sambutan pada acara Forum SKPD Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu se-Provinsi Papua, Rabu (8/11/2017).
Elia Loupatty juga minta kepada Kepala PMPTSP untuk memperhatikan instruksi Menteri Dalam Negeri terkait pembentukan satuan tugas (satgas) investasi mengawal pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) tingkat pusat dan Daerah. PTSP pun diminta untuk dltidak mempersulit masyarakat atau investor terkait perijinan.
“Saya rasa PTSP,  sudah mendapat instruksi Mendagri tentang percepatan itu. Kita tau sudah ada pembentukan PTSP tetapi Pemerintah masih juga membentuk Satgas. Ini harus menjadi perhatian kita,  karena seperti yang saya katakan tadi,  stigma yang berkembang PTSP ini rentan terjadi korupsi, ” kata Elia.
Untuk itu,  lanjut Elia, instruksi Mendagri tersebut harus ditindak lanjuti. PTSP lantas diminta untuk tidak mempersulit segala macam perijinan.” Kalah ada perijinan yang bisa selesai dalam sehari,  kenapa mesti dilakukan tiga hari? Kalau bisa diselesaikan dalam hitungan jam,  kenapa harus diperlambat lagi,  ini yang harus diperhatikan oleh PTSP, ” papar dia.
Disisi lain, Â Elia Loupatty justru memberi apresiasi bagi PMPTSP di Papua yang dinilai telah bekerja maksimal. Dicontohkan, pasca diberlakukan tahun investasi di Papua, Â iklim investasi semakin kondusif dan berkembang.
Sementara itu, Â Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Papua John Way, menuturkan Forum SKPD Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu se-Provinsi Papua, Â digelar sebagai wadah bagi Dinas Penanaman Modal se-Papua untuk menselaraskan rencana program ke depan, Â yang akan di sinergikan bersama PMPTSP Provinsi Papua.(lam/jg)
