JAYAPURA – Jadwal sidang Paripurna DPRP untuk membahas Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Induk tahun 2018 yang dijadwalkan hari ini, Rabu (29/11/2017) ternyata ditunda dan akan diagendakan kembali pada tanggal 5 Desember 2017.
Ketua DPRP, DR. Yunus Wonda, SH, MH mengatakan, DPRP saat ini tengah melakukan konsultasi kepada pemerintah pusat terkait pergeseran dana infrastruktur untuk pembangunan venue Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2020 ke Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua.
Konsultasi pergeseran dana infrastruktur untuk pembangunan PON ini, dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRP, Edoardus Kaize bersama Ketua Komisi V DPR Papua, Yan P Mandenas, S.Sos, M.Si, Tim Anggaran Dewan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Papua.
“Jadwal sidang kita gelar pada 5 Desember 2017 untuk pembukaan dan penutupannya nanti tanggal 11 Desember 2017 dari sebelumnya tanggal 29 Nopember 2017. Semua agenda tetap. Setelah penutupan langsung proses pelantikan 14 kursi,” jelas Yunus Wonda usai memimpin rapat Bamus DPR Papua, Selasa (28/11/2017).
Diakuinya, perubahan jadwal sidang APBD Induk 2018 itu, karena ada persoalan yakni pihaknya tengah melakukan konsultasi tentang dana infrastruktur ke Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua.
“Nah, teman-teman dewan dan tim anggaran eksekutif sedang konsultasi di Kemendagri dan Kementerian Keuangan. Mereka konsultasi itu, apakah kita bisa menggunakan atau tidak, sehingga tidak ada masalah dikemudian hari,” jelasnya.
Untuk itu, kata Yunus Wonda, dengan memanfaatkan waktu yang ada, pihaknya melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada pemerintah pusat dengan melakukan pertemuan resmi dengan Kemendagri dan Kementerian Keuangan.
“Mereka lakukan pertemuan hari Kamis, setelah pertemuan hari Kamis baru kita akan lihat perkembangan untuk proses selanjutnya. Makanya kita pindahkan ke tanggal 5 Desember karena tanggal 6 Desember itu jatuh hari Kamis dan itu pertemuan di Jakarta sementara tanggal 7 merupakan tanggal merah,” paparnya.
Untuk itu, lanjut Yunus Wonda, akan dilanjutkan lagi pada Senin dengan agenda untuk presentasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), kemudian laporan TPAD ke Badan Anggaran DPRP.
Namun demikian, Yunus Wonda mengungkapkan, pihaknya sedang proses untuk beberapa agenda yang harus kita diselesaikan. Artinya dari pergeseran anggaran lebih banyak untuk di fokuskan infrastruktur PON .
“Jadi memang semua anggaran kita fokuskan untuk PON 2020 sehingga itu yang kita lihat supaya tidak salah dikemudian hari. Jadi kita harus konsultasi dengan Kementerian, konsultasi dengan Bapenas,” terangnya. (ara/rm)
