Gubernur : KPK Serius Gembleng Daerah Yang Jadi Pilot Project
JAYAPURA – Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP, MH meminta agar Provinsi Papua yang menjadi pilot project KPK dalam pencegahan korupsi di Indonesia agar benar-benar digembleng supaya menjadi percontohan yang baik. “Kami minta agar KPK benar-benar menjalankan fungsi dengan baik kalau main tangkap penjabat ini bisa-bisa seluruh pejabat bisa ditangkap padahal mereka ini bekerja buat rakyat tetapi kebijakan yang diambil menyalahi aturan,” ungkapnya kepada wartawan.
Seperti diketahui dari hasil pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Provinsi Papua mendapat kehormatan dari 13 provinsi di Indonesia untuk menjadi ‘pilot project’ pencegahan korupsi. Gubernur mengatakan, hasil pemeriksaan KPK yang dituangkan dalam rencana aksi Pemerintah Provinsi Papua antara lain adalah penerapan E-Planning dan E-Buggeting yang mana dimulai dari persiapan peningkatan kualitas sumberdaya aparatur pemerintah.
“Peningkatan yang telah dan akan dilaksanakan antara lain adalah bimbingan teknis, workshop dan pelatihan. Kalau Bimtek dan workshop telah diikuti oleh pemerintah Papua pada 7-11 November 2016 di Surabaya,”kata Gubernur Lukas Enembe.
Ia tekankan, di Provinsi Papua tidak ada tempat bagi pejabat dan pegawai yang ingin perkaya diri dari keuangan negara serta daerah yang dikelola karena suatu jabatan atau tugasnya. “Jika motifnya mencari kekayaan, kantor pemerintah Papua bukanlah tempatnya. Lebih baik mengundurkan diri dan beralih profesi sebagai wiraswasta,”tegasnya.
Oleh karena itu, Gubernur Enembe meminta para pejabat eselon II, III dan IV proaktif untuk memajukan Papua sesuai bidang tugas masing masing. “Membangun Papua harus dengan hati yang tulus dan ikhlas dan inovatif sehingga Papua mampu mengejar ketertinggalan,”ajaknya.
Gubernur menambahkan, satu hal yang penting dilakukan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi adalah penguatan penyelenggaraan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua secara masif dan berkesinambungan. “Saya ingatkan kepada seluruh unsur pimpinan dan staf pada pemerintah Papua, profesionalisme dan integritas adalah syarat utama untuk dapat memenuhi harapan pemerintah dan pamangku kepentingan serta dapat terhindar dari perilaku koruptif,” tutupnya. (tim)
