JAYAPURA (PT) – Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemerintah Kabupaten Asmat dalam beberapa tahun terakhir dipertanyakan Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP, MH.
Gubernur menjelaskan, merujuk pada Kejadian Luar Biasa (KLB) yang terjadi di Asmat, berbanding terbalik dengan laporan WTP Pemerintah Kabupaten Asmat.
“Pemda Asmat selalu mendapat Opini WTP. Tapi kerjanya apa, WTP kok bisa terjadi KLB campak dan gizi buruk begitu. Mestinya, meraih WTP dari BPK RI, berarti semua harus berjalan bagus termasuk penanganan bidang kesehatan,” tegas Gubernur kepada wartawan disela-sela kuliah umum AHY di Kampus Uncen, Senin (22/1/2018).
Selain itu, Pemprov Papua sudah menurunkan anggaran yang sangat besar setiap tahun untuk membiayai bidang kesehatan di seluruh kabupaten dari dana Otonomi Khusus (termasuk Asmat).
Oleh karenanya, Gubernur merasa bingung dengan cara kerja bupati yang dinilai belum maksimal dalam melakukan penanganan kesehatan di wilayahnya.
“Sekali lagi saya katakan dana kesehatan kita cukup besar di setiap kabuapten. Selain 15 persen dari dana Otsus yang diturunkan ke kabupaten, ada dana Kartu Papua Sehat (KPS), banyak rutin turun tapi kenapa bisa ada masalah seperti ini,” terang dia.
Kendati begitu, Gubernur Lukas tidak lantas menaruh beban kepada bupati setempat, sebab masih akan melihat keseluruhan aspek yang terjadi di Asmat.
“Apakah KLB campak dan gizi butuk terjadi karena kelemahannya ada di bupati, dinas kesehatan setempat ataukah petugas kesehatan tidak ada di lapangan,” ucapnya.
“Makanya saya sudah perintahkan untuk mendata semua korban meninggal di Asmat. Baik mendata secara nama, alamat, keluarga lalu meninggalnya dimana. Semua data harus jelas,” terangnya.
Gubernur Lukas juga membenarkan informasi kematian puluhan anak di Kampung Pedam, Distrik Okbab, Kabupaten Pegunungan Bintang akibat diare, campak dan gizi buruk. Pihaknya sudah memerintahkan instansi terkait untuk turun melakukan penanganan.
“Sebenarnya di seluruh Papua ada banyak orang Papua mati banyak karena penyakit semacam ini. Namun satu hal yang pasti setelah kita mendapatkan data kematian mengenai kematian di Asmat dan Pegunungan Bintang. Pemprov Papua segera mengambil tindakan memberi bantuan kepada pemda setempat,” imbuhnya.
“Kita juga akan panggil bupati setempat sekaligus mempertanyakan dana yang kita beri, dipergunakan untuk apa saja,” pungkasnya. (lam/rm)
