JAYAPURA (PT) – Pemerintah Provinsi Papua menilai pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah baik Gubernur, Wakil Gubernur Papua dan tujuh Bupati, Wakil Bupati di Provinsi Papua akan berjalan aman dan sukses tanpa ada gangguang-gangguan untuk menggagalkan Pemilukada tersebut.
Hal tersebut ditegaskan Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua, Doren Wakerkwa, SH usai membuka Bimtek Penyusunan LPPD dan IKK di Aula Kominfo Papua, Jumat (2/2/2018).
“Kami himbau semua rakyat Papua untuk mendukung Pemilukada tahun 2018 agar aman dan damai. Tidak boleh ada masalah-masalah di daerah,” tegas Doren.
Dirinya justru mempertanyakan siapa yang mengatakan Pilkada di Papua rawan, sebab dirinya menilai orang-orang yang ada di Papua orangnya baik-baik.
“Tidak ada daerah rawan di Papua. Yang membuat rawan itu siapa, yang membuat rakyat kacau itu siapa, rakyat Papua orang-orangnya baik kalau diarahkan bagus pasti baik,” bebernya.
Bahkan pihaknya juga meyakini ketika pelaksanaan Pilkada di Papua aman, sebab, isu mengenai Papua rawan itu hanya pandangan pemerintah pusat saja.
“Pemerintah pusat menilai dari sisi apa, Papua aman Kok, orang di Papua ini dewasa dalam Pilkada, dimanapun baik di gunung maupun pesisir. Rakyat mengerti demokrasi, mereka lebih hebat, jadi tidak usah ada kekwatiran berlebihan dari pemerintah pusat kenapa tidak percaya pemerintah daerah sendiri,” imbuhnya.
Ia menilai, Pilkada merupkan kegiatan nasional yang diselenggarakan seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dengan demikian semua komponen bangsa besar ini akan melaksanakan Pemilukada dan melaksanakan pembangunan dengan baik.
“Oleh sebab itu, jadwal yang disiapkan oleh KPU Pusat ke daerah tetap dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di provinsi Papua,” katanya lagi.
Dengan demikian, jangan sampai ada pihak yang mencoba membloikot Pilkada tersebut. Karena ini merupakan agenda nasional yang harus dilaksanakan,” hal tersebut merupakan hajatan negara, demokrasi nasional di Indonesia tidak ada kelompok kecil satupun yang dapat membatalkannya,” lanjutnya.
Dirinya berharap dalam Pilkada tahun ini, tidak ada lagi pekaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tujuh kabupaten yang melaksanakan Pilkada.
“Masalah kecil yang ada bisa dimusyawarakan, hal kecil jadikan besar. sehingga konsekuensinya kepada daerah. Jangan seperti tahun-tahun kemarin, kami harapkan disini ada Kapolda dan Pangdam yang siap berperan mengamankan Pilkada,” pungkasnya. (ing/rm)
