JAYAPURA (PT) – Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua, Joko Supratikto menghimbau kepada segenap elemen masyarakat di Papua untuk mewaspadai akan peredaran uang palsu menjelang digelarnya masa Pilkada.
Pasalnya, pada saat pesta demokrasi tersebut, biasanya akan ada peningkatan ekonomi seperti pembuatan spanduk, kaos, atribut dan lain sebagainya dan hal itu, biasanya akan dimanfaatkan oleh oknum untuk mengedarkan uang palsu.
“Dalam waktu dekat ini kita akan melakukan edukasi kepada masyarakat, diantaranya kita akan menyebar pamplet di pasar tradisional Hamadi dan Youtefa terkait dengan bagaimana mengenal keaslian uang rupiah. Hal itu kita lakukan karena untuk mengumpulkan mereka secara khusus agak sulit,” terangnya.
Menurutnya, pada saat masa pilkada seperti saat ini, semua masyarakat perlu waspada akan adanya peredaran uang palsu.
Artinya peredaran uang palsu tersebut, bukan hanya ada pada saat momen pilkada saja, akan tetapi juga pada saat adanya peningkatan ekonomi, baik itu pada saat moment perayaan hari besar keagamaan lainnya.
“Orang akan ada yang melakukan coba-coba dengan tujuan macam-macam, entah itu untuk kepentingan politik atau untuk kepentingan lainnya. Pada saat masa pilkada seperti saat ini, peredaran uang juga akan ada peningkatan seiiring dengan terjadinya peningkatan ekonomi. Dan kami dari BI akan siap melayani berapapun jumlah yang diminta oleh perbankan, untum selanjutnya di edarkan ke masyarakat,” terangnya lagi.
Mengenai jumlah uang di Papua, menurutnya, selama ini BI tidak pernah mengalami kekurangan uang tunai, yang artinya pihaknya selalu memenuhi berapapun permintaannya. Dan jika dilihat dalam peredaraannya setiap bulan peredarannya berkisar antara Rp 1 hingga 2 triliun, akan tetapi pada saat moment tertentu (pilkada) bisa meningkat antara Rp 3 hingga 5 triliun setiap bulannya.
“Kami memperkirakan dengan adanya kegiatan politik di Papua ini akan ada peningkatan permintaan uang. Akan tetapi yang jelas persediaan kita khususnya terhadap moment tersebut, kita telah siapkan uang tunai hingga Rp 3 triliun,” tambahnya.
Joko juga menghimbau kepada setiap masyarakat dalam melakukan setiap transaksi agar selalu menggunakan transaksi non tunai karena dengan hal tersebut, maka akan bisa terlacak semua proses transaksinya (sisi goverment) dan dari sisi keamanan, bagi masyarakat yang membawa uang tunai dalam jumlah banyak akan sangat beresiko terhadap keamanan dan adanya peredaran uang palsu. pungkasnya. (gri/rm)
