JAYAPURA (PT) – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menyatakan, Pemerintah Pusat maupun KPK sendiri belum melakukan kajian soal Otomoni Khusus (Otsus) di Provinsi Papua maupun Papua Barat.
Jika selama ini banyak pihak yang menyatakan Otsus di Papua gagal, maka kata Situmorang, itu hanya wacana dan belum ada pembuktiannya.
Demikian peryataan Saut Situmorang pada acara Penandatanganan Deklarasi Rencana Aksi Penyelamatan Sumber Daya Alam (SDA) di Tanah Papua, Kamis (1/3/2018) di Jayapura.
Ia mengatakan, selama belum ada bukti soal Otsus di Papua gagal maka kita tidak bisa menuduh dan mangatakan Otsus Papua itu gagal, tapi yang jelas, KPK akan membuat kajian untuk membuktikannya.
Saud menjelaskan, ketika KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) tidak langsung menyebut oknum tersebut sebagai tersangka.
KPK sampai saat ini hanya bisa mengatakan kalau seseorang terbukti baru itu bisa dikatakan dia bersalah, dan itupun harus inkrah lebih dulu.
“Oleh karena itu, ketika kalau ada OTT dan ditanya wartawan, saya selalu tidak menjawab. Kita bisa mengatakan seseorang itu bersalah jika hakim sudah memutuskan dia bersalah. Kita tidak bisa bilang dan menuduh otsus Papua gagal, jika kita belum bisa membuktikannya,” bebernya.
Kegiatan yang diikuti para Bupati dan Wali Kota itu, Saut Situmorang juga mengimbau kepada kepala daerah di Papua untuk bekerja dengan baik demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Papua.
Sebab, selama dana Otsus itu bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat, tidak mungkin ditangkap oleh KPK.
“Selama uang tidak masuk ke kantong pribadi, tentu kita tidak akan bertemu di Kantor KPK,” ucapnya.
Saut juga minta kepada pejabat Papua jangan takut melakukan inovasi-inovasi baru untuk kepentingan rakyat.
“Kalau program pembangunan untuk kepentingan rakyat, kenapa harus takut,” jelasnya.
Masih menurutnya, KPK juga akan melakukan pendampingan dan mendorong pemda Kabupaten/Kota untuk memanfaatkan sumber daya alam Papua untuk kesejahteraan masyarakat di Papua.
Sementara itu, Bupati Lanny Jaya, Befa Yigibalom di depan pimpinan KPK, Kapolda, Kasdam XVII Cenderawasih dan Pjs. Gubernur Papua mempertanyakan bentuk kegagalan Otsus Papua itu dimana?
Menurutnya, semua orang di Jakarta bilang Otsus di Papua itu gagal, bahkan menyataan pejabat Papua ke Jakarta membahwah uang karung-karung.
“Kami para Bupati semua bertanya Otsus gagal itu dimana? Befa mengklain, Otsus di Papua berhasil. Hal itu bisa dibuktikan dengan adanya pembangunan di Kabupaten/Kota Se-Papua,” imbuhnya.
Hanya saja, diakuinya, bidang ekonomi yang harus menjadi perhatian kedepan. Karena bidang ini sangat riskan dan masyarakat di kampung sudah sangat pintar, bahkan mereka bisa tipu baik Pemerintah.
Oleh karena itu, khusus di Kabupaten Lanny Jaya, mulai tahun 2018, pemerintah akan kucurkan dana per Kepala Keluarga (KK) sebesar Rp 1 juta rupiah.
“Kita punya anggaran Otsus sebesar Rp 30 miliar akan kita kasih kepada masyarakat, tapi itu semua ada aturan mainnya,” tegasnya.
Ia menambahkan, program yang akan diterapkannya ini sudah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dengan demikian Befa meminta dukungan dari KPK.
“Saya bekerja untuk rakya, tapi kalau saya korupsi silahkan tangkap saya,” pungkasnya. (lam/rm)
