JAYAPURA (PT) – Ketua Komisi I DPR Papua yang membidangi Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM, Ruben Magai, S.IP meminta Polda Papua untuk melakukan penegakkan hukum terhadap peredaran kayu ilegal di Papua.
Bahkan, Ruben menilai bahwa KPK telah mencatat peredaran kayu ilegal di Papua, salah satunya di Kabupaten Sarmi yang disinyalir sudah mencapai puluhan ribu kubik per tahun.
“Ada potensi kerugian mencapai trilyunan per tahun akibat peredaran kayu ilegal di Papua. Ini potensi sumber daya alam kita yang hilang,” tegasnya.
Akibat dari illegal logging itu, membuat potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Kabupaten Sarmi hilang sekitar Rp 4,2 miliar per tahun.
“Polda Papua harus bergerak untuk melakukan penegakkan hukum terhadap peredaran kayu ilegal di Papua. Bila perlu kalau terindikasi ada oknum aparat yang bermain maka harus ditindak tegas,” bebernya.
Menurutnya, potensi kerugian negara di sektor kehutanan di Papua itu, diawali dari perizinan, karena semua produksi kayu yang dilakukan berdasarkan izin industri, tetapi izin produksi dan izin penebangan tidak ada.
“Itu juga potensi pajak dan juga penyalahgunaan izin-izin di sektor kehutanan. Di sana itu begitu kayu keluar, dana-dana reboisasi juga tidak ada,” imbuhnya.
Untuk itu, lanjut Ruben Magai, hal itu betul-betul diterapkan, pengelolaan sumber daya alam misalnya kehutanan ini, sebenarnya masyarakat Papua bisa kaya jika dikelola dengan baik.
Dikatakan, dari sisi pengelolaan hasil hutan, sebelumnya HPH, sehingga ilegal logging berubah menjadi hasil kayu olahan.
Ia juga tak menampik bahwa mensinyalir ada oknum-oknum di Dinas Kehutanan juga ikut bermain dalam perizinan.
Mantan Ketua Pansus Penyelamatan Hutan ini juga membeberkan, diduga kuat kapal yang keluar mengangkut kayu di Jayapura selama lima tahun sudah hampir Rp 24 triliun nilainya.
“Ini bukti dan saya pegang datanya. Ini sekarang siapa yang bermain? Kalau sudah ketemu kerugian negara, hasil olahan kayu itu harus kembali kepada masyarakat adat. Itu yang kami harapkan kepada Pjs. Gubernur sekarang, supaya mereka bisa mengelolanya,” ujar Ruben.
Ruben juga menilai bahwa pemerintah tidak melihat secara baik terhadap kapal-kapal yang mengangkut kayu ke luar Papua.
“Orang Papua tertinggal miskin, soal kerugian negara dengan hasil identifikasi dan temuan yang ditemukan oleh KPK, saya pikir kita sudah lama berbuat,” ucapnya.
Untuk itu, ia mendesak Polda Papua harus bergerak karena ada temuan kerugian negara atas sektor kehutanan.
“Saya menduga ada oknum aparat yang bermain juga,” tambahnya lagi. (ara/dm)
