JAYAPURA (PT) – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jayapura merupakan sebuah instansi vertikal Pemerintah Pusat yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
KPPN Jayapura saat telah bertekad untuk bisa mewujudkan beberapa kantor cabangnya bisa meningkatkan pelayanan publik, guna mendapatkan sertifikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Kepala KPPN Jayapura, Gunawan Supriyanto mengungkapkan, kegiatan pencanangan zona integritas tersebut di KPPN Jayapura baru pertama sekali dilaksakan, akan tetapi di lingkungan Kementerian Keuangan, kegiatan tersebut telah dilaksanakan selama empat kali yang juga telah melibatkan KKPN Jayapura.
“Dengan ikutnya KPPN Jayapura dalam kegiatan zona integritas ini, pada ujungnya adalah untuk mendapatkan suatu wilayah yang bebas korupsi, sehingga pelayanan kepada masyarakat juga bisa lebih bebas, bersih dan tentunya bebas dari KKN. Tetapi untuk bisa sampai disana diperlukan suatu proses persiapan yang matang. Kematangan tersebut di mulai dari sekarang,” ungkapnya.
Menurutnya, pencanganan zona integritas tersebut merupakan sebuah komitmen bangsa Indonesia, khususnya pasca reformasi 1998. Dan dalam rangka mengurangi dan menghilangkan korupsi itu, harus dibangun sebuah integritas. Yang artinya, bukan hanya sekedar untuk bebas korupsi saja, tetapi juga harus bersih dan melayani masyarakat dengan baik.
“Jadi pencanangan zona integritas ini tujuannya adalah pemberantasan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Ketika kedua hal itu bisa terpenuhi, maka negara dalam hal ini telah hadir memberikan pelayanan yang bersih dan pelayanan yang kualitasnya meningkat kepada seluruh mitra kerja maupun masyarakat,” jelasnya.
Khusus di Papua, tahun ini pihaknya akan menerapkan zona integritas diantaranya, KPPN Jayapura, KPPN Merauke dan KPPN Biak. Dengan harapan bahwa Kementerian Keuangan tetap bisa memberikan pelayanan yang terbaik dan dapat melaksanakan seluruh fungsinya yang bebas korupsi dan dapat meningkatkan, membantu dan berperan pembagunan di Papua. (gri/dm)
