WAMENA (PT) – Pleno yang dilakukan KPU Kabupaten Lanny Jaya terkait data Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berlangsung di Gedung Tongkonan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Senin (20/3/2018) menuai protes keras dari salah satu Tim Sukses LUKMEN, Terius Yigibalom.
Bahkan, Terius mengaku keberatan sekaligus menegaskan bahwa pleno data DPT oleh KPU Lanny Jaya tersebut fiktif dan tidak berdasarkan fakta di lapangan.
Akibatnya, pleno tersebut sempat terjadi keributan karena pihak tim sukses pasangan nomor urut 1 tidak terima sehingga pelaksanaan pleno KPU Lanny Jaya ditunda hingga data tersebut sudah terakomodir dengan benar.
Terius Yibibalom mengatakan, KPU Lanny Jaya dalam menentukan jumlah DPT tidak mengacu ke data yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam hal ini DP4.
Dikatakan, ada distrik-distrik tertentu yang jumlah pemilih melambung jauh, sedangkan distrik lain yang seharusnya naik malah turun. Hal ini menurut Tery tak sesuai dengan DP4 tahun 2018.
”Seperti Distrik Bruwa sesuai DP4 jumlah pemilih 6.000 dan pemilu terakhir 9.000 DPT namun hasil coklist PPD naik menjadi 11 ribu lebih,” bebernya.
Ia menegaskan, selaku tim kampanye pihaknya merasa keberatan dengan hal itu, karena perubahan jumlah penduduk naik drastis. Bahkan juga terjadi di kampung Ketua KPU sendiri.
Ia menambahkan, di Distrik Tiom yang merupakan ibukota Kabupaten Lanny Jaya jumlah DPT bukannya bertambah, namun malah berkurang.
“Dari DP4 jumlahnya 8.305, tapi hasil Coklist turun 8105. Seharusnya yang bertambah DPT ini terjadi di distrik kota ini, tetapi malah di luar pusat ibu kota. Ada juga distrik tertentu angkanya tetap, tetapi ada yang mengalami penurunan,” ujarnya.
Terius yang juga Ketua DPRD Lanny Jaya menilai KPU tidak mengikuti aturan tesebut dan justru mengacu ke data pemilu terakhir dan hasil coklist terakhir PPD.
“Untuk hasil pemuktahiran data PPD ini, ada sebagian yang dimasukan tetapi sama sekali tidak diakomodir,” imbuhnya.
“Ya, kalau naik hanya 100–200 masuk akal tetapi ini naik 1.000 hingga 2.000 bahkan 4.000. Jadi ini tidak masuk akal,” terangnya.
Oleh karena itu, pihaknya menyarankan agar KPU Lanny Jaya menunda pelaksanaan pleno tersebut kemudian kembali melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah soal data ini.
Karena, lanjutnya, ketika dipaksakan nantinya bisa mengalami kesulitan dan menyarankan agar KPU bersikap netral dan mengacu data dengan jumlah rill di lapangan.
Menyikapi permasalahan ini, Terius Yigibalom dengan tegas akan melayangkan surat keberatan kepada KPU, Panwaslu baik di daerah maupun provinsi. (tar/dm)
